REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah daerah agar meredam ego sektoral demi menyukseskan Kurikulum Merdeka yang sedang dikenalkan secara masif oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Menurut Dede, setiap kebijakan pendidikan di daerah membutuhkan perjuangan dalam implementasinya karena adanya kewenangan yang terbagi, di mana pemkab/pemkot menangani SD dan SMP, sedangkan pemprov menangani SMA, SMK, dan SLB.

"Saya masih sering melihat ada dualisme kepentingan, seperti saat sosialisasi Kurikulum Merdeka di Bandung Barat yang membicarakan SMK juga, tetapi orang pemprov tidak hadir. Padahal, kalau kegiatannya ada SMK, orang pemprovseharusnya ada sehingga pertanyaan-pertanyaan terkait SMK dan SMA terjawab oleh dinas provinsi," kata Dede dalam keterangannya, Ahad (21/5/2023).

Padahal, kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu, kesuksesan penerapan Kurikulum Merdeka, dan secara luas lagi program Merdeka Belajar, sangat bergantung dari peran pemerintah daerah. "Jika pemerintah daerah tidak berlomba-lomba untuk mendorong semuanya agar berpartisipasi, maka Kurikulum Merdeka akan hanya sekadar menjadi wacana," ucapnya.