REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penanganan stunting di semua daerah harus dilakukan secara berkelanjutan sampai tuntas. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengajak semua pihak untuk ikut menuntaskan masalah stunting di Indonesia.

"Jadi siapa pun presidennya, gubernurnya, wali kotanya, camatnya, lurahnya, penanganan stunting ini harus menjadi program berkelanjutan dan seumur hidup. Selama Indonesia masih merdeka maka stunting ini harus diperangi betul," ujar Muhadjir saat dialog  bersama warga di Balai Penyuluhan KB Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat, (19/5/2023).

Menurut dia, penanganan stunting sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan sejak dini, sebelum pernikahan dan kelahiran, hingga fase bayi, anak-anak, dan menjelang dewasa. Muhadjjir meminta semua pemerintah daerah, dari level provinsi hingga desa/kelurahan memberikan perhatian khusus masalah itu demi terciptanya SDM unggul dan berkualitas.

"Karena untuk pembangunan sumber daya manusia kita itu harus dimulai dari ketika lahir dalam keadaan sehat, alam keadaan tidak stunting. karena kalau sudah tidak sehat sampai kapan pun tidak akan bagus SDM kita," ujar Muhadjir.

Berdasarkan data SSGI 2022, prevalensi stunting di Provinsi Riau sebesar 17 persen. Angka prevalensi stunting di Kota Pekanbaru sebesar 16,8 persen. Berdasarkan data e-PPGBM Agustus 2022 di Provinsi Riau sebanyak 12.166 balita dan di Kota Pekanbaru sebanyak 1.782 balita mengalami stunting. Prevalensi stunting di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau sudah di bawah rata-rata nasional.

Muhadjir berpesan, intervensi penanganan stunting dan kemiskinan harus dilakukan secara berkesinambungan. "Penanganan stunting, rumah tangga miskin, itu harus ditangani secara terintegrasi. Tidak boleh terjadi lagi kelurahan di Kota Pekanbaru ini ada keluarga yang stunting dan tidak mendapatkan bantuan sosial," ucapnya.

Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan, target penanganan stunting yang ingin dicapai Pemprov Riau di bawah 14 persen. Angka itu berada di bawah target nasional. Dia mengajak semua pihak, baik pendamping, bidan, PKK, lurah, hingga camat bisa menuntaskan masalah penurunan stunting di Kota Pekanbaru.

Ikuti Whatsapp Channel Republika