REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Indonesia dalam beberapa waktu ke depan akan memasuki masa Pemilu 2024. Ajang ini pun perlu diantisipasi oleh berbagai kalangan termasuk jurnalis dan kalangan masyarakat sipil.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Benni Indo mengatakan, gelaran pemilu bak belati bermata dua bagi kelompok masyarakat sipil. Di satu sisi, pesta demokrasi ini merupakan salah satu cara untuk mendorong proses demokratisasi.
"Namun, di sisi lain, gelaran pemilu juga menghadirkan sejumlah ancaman," kata Benni dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terarah di Kota Malang, Senin (21/5/2023).
Menurut Benni, potensi kerawanan terhadap kelompok-kelompok masyarakat sipil meningkat jelang pemilu. Ini tak lepas dari banyaknya kepentingan yang berkelindan dalam gelaran tersebut.
Bagi kalangan jurnalis, misalnya, ancaman juga selalu meningkat jelang pemilu. Dalam laporannya berjudul Petaka Jurnalis di Tahun Politik, Divisi Advokasi AJI Indonesia menemukan jumlah kekerasan terhadap jurnalis meningkat jelang Pemilu 2019 lalu.
Benni mengungkapkan, ada berbagai macam bentuk potensi kekerasan terhadap jurnalis. Selain kekerasan fisik, ada juga kekerasan digital, psikososial, bahkan juga seksual.
Tak hanya kalangan jurnalis, potensi kekerasan juga rentan menyerang kelompok-kelompok masyarakat sipil lain. Sebab itu, risiko kekerasan terhadap jurnalis dan kelompok masyarakat sipil ini harus dikelola dengan baik.
Hal ini demi keberlangsungan proses demokratisasi di Indonesia. Menurut dia, salah satu langkah untuk mengelola risiko adalah dengan mengenali risiko tersebut dan melakukan langkah-langkah mitigasi.
Selain itu, juga diperlukan kolaborasi antara organisasi-organisasi masyarakat sipil tersebut. Untuk memetakan potensi risiko dalam Pemilu 2024 terhadap masyarakat sipil, AJI Malang menggelar diskusi kelompok terarah.
Dengan tema Memetakan Potensi Kerawanan dalam Tahapan Pemilu 2024 terhadap Organisasi Masyarakat Sipil di Malang Raya, forum yang dihelat di Montana Malang ini diikuti sekitar 20 organisasi.
Mereka termasuk perwakilan akademisi, organisasi profesi jurnalis, dan perusahaan media. Benni mengatakan, AJI Malang melihat adanya potensi ancaman terhadap organisasi-organisasi masyarakat sipil sepanjang tahapan Pemilu 2024.
Hal ini dimulai dari pra-pemilu, saat pencoblosan, sampai tahapan pasca-Pemilu. Dengan demikian, ancaman terhadap organisasi-organisasi masyarakat sipil ini termasuk ancaman terhadap proses demokratisasi.
Merujuk hal tersebut, AJI Malang mengajak komponen organisasi masyarakat sipil di Malang Raya untuk bersama-sama memetakan potensi risiko yang mungkin dihadapi selama tahapan Pemilu 2024.
Bahkan, juga terbuka kemungkinan adanya kolaborasi antara organisasi-organisasi tersebut. "Kolaborasi akan saling menguatkan kita dalam menghadapi dan memitigasi risiko-risiko tersebut," kata dia menambahkan.
Sementara itu, Ketua Dian Mutiara Parahita Women Crisis Center (WCC), Sri Wahyuningsih, mengaku senang dengan acara ini. Forum diskusi ini dianggap sangat bagus untuk mengawali adanya kolaborasi antara kelompok masyarakat sipil di Malang Raya.
Apalagi, yang akan dihadapi adalah momen pemilu dengan segala potensi kerawanannya. Dia juga sangat menghargai adanya langkah-langkah dari rekan-rekan organisasi masyarakat sipil.
Diharapkan agar ke depan ada kerja konkret sehingga bukan hanya di tataran ide. Diskusi kelompok terarah ini ditutup dengan adanya kesepakatan melanjutkan upaya kolaborasi. Berikutnya, diskusi akan dilanjutkan di Dian Mutiara Women Crisis Center.
Ikuti Whatsapp Channel Republika