REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL --  Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengatakan pada Senin (22/5/2023), pemerintahannya siap untuk mengakui "Nagorno-Karabakh" sebagai bagian dari Azerbaijan. Pengakuan itu diberikan dengan syarat keamanan penduduk Armenia di wilayah tersebut terjamin.

"Armenia mengakui Azerbaijan seluas 86.600 kilometer persegi dengan asumsi bahwa Azerbaijan bersedia mengakui integritas teritorial Armenia seluas 29.800 kilometer persegi. Wilayah Azerbaijan seluas 86.600 kilometer persegi termasuk Nagorno-Karabakh,” kata Nikol saat konferensi pers di ibu kota Yerevan dikutip dari Anadolu Agency.

Komentar Pashinyan muncul seminggu setelah berpartisipasi dalam pembicaraan dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev di bawah mediasi Presiden Dewan Eropa Charles Michel di Brussel. Hubungan antara dua bekas republik Uni Soviet ini telah tegang sejak 1991.

Ketika itu militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh, sebuah wilayah yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan, dan tujuh wilayah yang berdekatan. Pada musim gugur 2020, dalam 44 hari bentrokan, Azerbaijan membebaskan beberapa kota, desa, dan permukiman dari pendudukan Armenia. Perjanjian perdamaian yang ditengahi Rusia berhasil dilakukan.

Selain mengumumkan pengakuan atas "Nagorno-Karabakh" wilayah Azerbaijan, Pashinyan menyinggung potensi penarikan Armenia dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO. Dia mengaku, langkah itu tetap menjadi agendanya tetapi akan dilakukan jika organisasi tersebut tidak kompeten.

“Jika Armenia secara de jure memutuskan untuk mundur dari CSTO, maka ini akan terjadi setelah Armenia mencatat bahwa CSTO telah meninggalkan Armenia. Agenda seperti itu ada jika CSTO menjadi organisasi yang tidak aktif. Kemudian kami harus memutuskan masalah keamanan kami sendiri,” ujar Pashinyan.

CSTO adalah aliansi militer antar pemerintah di Eurasia yang terdiri dari enam negara pasca-Soviet, yaitu Armenia, Belarusia, Kazakstan, Kyrgyzstan, Rusia, dan Tajikistan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika