REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 203,5 triliun yang digunakan penanganan ruas jalan nasional dan daerah, termasuk jalan tol maupun non-tol pada tahun ini. Adapun anggaran terbesar dialokasikan pembangunan dan penanganan jalan Sumatra senilai Rp 71,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, anggaran tersebut digunakan pembangunan jalan tol trans Sumatra tahap kedua sebesar Rp 28,9 triliun dan pengadaan tanah bagi jalan raya dan jalan daerah Rp 20,3 triliun.

"Kalau kita lihat per pulau, Sumatra adalah yang terbesar dapat alokasi anggaran jalan, baik jalan daerah, nasional maupun tol," ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (22/5/2023).

Bagi Sumatra, Sri Mulyani merinci anggaran untuk jalan baru yang dibangun sepanjang 119 kilometer sebesar Rp 1 triliun, preservasi jalan 14.773 kilometer sebesar Rp 700 miliar, pembangunan jembatan 6.447 meter sebesar Rp 900 miliar, preservasi jembatan 141.469 meter sebesar Rp 800 miliar, jalan melalui dana alokasi khusus sebesar Rp 3,8 triliun, Jalan Tol Trans Sumatra sebesar Rp 3,3 triliun, Jalan Tol Trans Sumatra tahap II sebesar Rp 28,9 triliun, dan pengadaan lahan jalan sebesar Rp 2,8 triliun.

Kemudian alokasi anggaran terbesar kedua yakni Jawa sebesar Rp 54,1 triliun. Di antaranya pembangunan jalan baru 43 kilometer sebesar Rp 1,5 triliun, preservasi jalan 7.644 kilometer sebesar Rp 8,3 triliun, pembangunan jembatan 1.899 meter sebesar Rp 1 triliun, preservasi jembatan sebesar Rp 600 miliar, Jalan Tol Serang-Panimbang sebesar Rp 700 miliar, Jalan Tol Semarang-Demak sebesar Rp 1,5 triliun, jalan melalui dana alokasi khusus sebesar Rp 1 triliun, pengadaan lahan jalan sebesar Rp 20,2 triliun, dan jalan daerah sebesar Rp 19,3 triliun.

Alokasi anggaran ketiga terbesar yakni Kalimantan sebesar Rp 33,4 triliun, terutama pembangunan jalan baru sepanjang 267 kilometer sebesar Rp 9,6 triliun, preservasi jalan 9.214 kilometer sebesar Rp 5,7 triliun, pembangunan jembatan 2.976 meter sebesar Rp 1,3 triliun, preservasi jembatan 103.478 meter sebesar Rp 0,5 triliun, jalan melalui dana alokasi khusus sebesar Rp 1,6 triliun, dan jalan daerah sebesar Rp 14,7 triliun.

Sementara itu, Sulawesi mendapatkan alokasi sebesar Rp 17,3 triliun, Maluku & Papua sebesar Rp 19,5 triliun, dan Bali & Nusa Tenggara sebesar Rp 7,7 triliun.

Per April 2023, Sri Mulyani menyampaikan anggaran infrastruktur telah digelontorkan sebesar Rp 59,7 triliun. Adapun realisasi ini turun 2,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 23,5 persen.

Penurunan pada dua periode tersebut dipengaruhi oleh realisasi anggaran pembangunan infrastruktur yang sudah tinggi pada 2021 per April, yaitu sebesar Rp 79,9 triliun atau tumbuh 60,7 persen. "Namun dengan total Rp 59,7 triliun Kementerian PUPR telah membangun jalan, jembatan, bendungan ,dan jaringan irigasi, juga bantuan stimulus perumahan swadaya masyarakat," ucapnya.

Sri Mulyani merinci realisasi pembangunan infrastruktur melalui belanja Kementerian PUPR sebesar Rp 22,8 triliun. Di samping itu, anggaran infrastruktur melalui Kementerian Perhubungan juga terealisasi sebesar Rp 8,2 triliun.

Pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Perhubungan diantaranya pembangunan rel kereta api, bandara, dan pelabuhan laut. Pemerintah juga melakukan peningkatan pemantapan jalan dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 19,3 triliun melalui anggaran transfer ke daerah.

"Kita juga melakukan pemantapan jalan di 328 kabupaten/kota, 31 provinsi, serta perluasan jaringan pipa air minum," ucap Sri Mulyani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika