REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Perdana Menteri Papua Nugini (PNG) James Marape pada Selasa (23/5/2023) menegaskan wilayah negaranya tidak akan digunakan sebagai pangkalan militer bila perang akan dilancarkan. Perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat sudah menegaskan Papua Nugini terlarang untuk "operasi militer ofensif."

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada Senin (22/5/2023) bahwa kesepakatan kerja sama pertahanan yang ditandatangani dengan PNG pada hari itu akan memperluas kemampuan negara kepulauan Pasifik tersebut dan memudahkan militer AS untuk berlatih dengan pasukannya.

Kesepakatan tersebut memicu protes mahasiswa di tengah kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat melibatkan PNG dalam persaingan strategis antara AS dan Cina.

Perdana Menteri James Marape mengatakan bahwa kesepakatan tersebut bukanlah sebuah perjanjian dan tidak perlu diratifikasi oleh parlemen. Ia menambahkan bahwa Pemerintah PNG akan merilisnya secara penuh untuk pengawasan publik pada Kamis mendatang.

"Ini bukan pangkalan militer yang akan didirikan di sini untuk melancarkan perang," katanya kepada stasiun radio 100FM.

"Ada klausul khusus yang mengatakan bahwa kemitraan ini bukanlah kemitraan untuk digunakan PNG sebagai tempat untuk melancarkan operasi militer ofensif dari Papua Nugini," katanya.

Amerika Serikat (AS) dan sekutunya sedang berusaha mencegah negara-negara kepulauan Pasifik untuk membangun hubungan keamanan dengan Cina. AS dan sekutunya memiliki sebuah kekhawatiran dengan meningkat hubungan negara Pasifik dengan Cina di tengah ketegangan atas Taiwan, dan setelah Beijing menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon tahun lalu.

Cina telah menjadi investor infrastruktur utama di PNG, yang terletak di dekat jalur laut yang penting dan kabel bawah laut internasional yang menghubungkan Amerika Serikat dan sekutunya Australia. Jalur ini dikenal sangat penting dalam operasi di Perang Dunia Kedua.

Marape mengatakan bahwa militer PNG adalah yang terlemah di kawasan ini pada saat ketegangan semakin tinggi. Dorongan yang diberikan oleh Amerika Serikat juga akan meningkatkan keamanan dalam negeri dan mendorong lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di PNG.

Negara Pasifik yang berpenduduk 9 juta jiwa itu kaya akan sumber daya alam. Namun, sebagian besar wilayah dan penduduk di wilayah Pasifik ini masih juga belum berkembang.

"Akan ada investasi infrastruktur yang substansial" yang mengalir dari kesepakatan ini, di bandara, pelabuhan, jalan, komunikasi, dan listrik yang bermanfaat bagi publik, katanya, tanpa memberikan rincian.

Perjanjian-perjanjian anak perusahaan yang akan menentukan bagaimana kontraktor militer dan sipil AS masuk ke PNG sedang disusun, katanya. Australia telah menyambut baik perjanjian kerja sama pertahanan antara tetangga terdekatnya dan Amerika Serikat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika