REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Kementerian Perdagangan China mengatakan, negara menolak keras kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Taiwan. Pada Selasa (23/5/2023), Beijing juga meminta Washington untuk berhati-hati dalam menangani hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Taiwan.

Pekan lalu, Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) mengumumkan, Washington dan Taipei mencapai kesepakatan tahapan pertama inisiatif perdagangan "Abad ke-21 mereka" yang mencakup bea cukai dan fasilitas, peraturan perdagangan, dan bisnis kecil.

USTR mengatakan, setelah kesepakatan awal itu ditandatangani, negosiasi di bidang lain yang lebih rumit akan dilanjutkan, seperti pertanian, perdagangan digital, standar tenaga kerja dan lingkungan, perusahan milik negara dan kebijakan dan praktik non-pasar.

Dalam pernyataannya, Kepala USTR Katherine Tai mengatakan, kesepakatan ini memperkuat hubungan AS-Taiwan. Ini juga menunjukkan kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk memajukan prioritas perdagangan masyarakatnya.

"Kami menantikan untuk melanjutkan negosiasi dan memfinalisasi perjanjian perdagangan yang kuat dan standar tinggi untuk mengatasi tantangan abad ke-21," kata Tai. Kantor Negosiasi Perdagangan Taiwan mengatakan, perjanjian ini memiliki "signifikansi historis" dan Taiwan ingin menyelesaikan negosiasi semua masalah yang tersisa pada akhir tahun.

Perjanjian ini tidak hanya mengenai tarif barang, tapi juga memperkuat hubungan ekonomi AS-Taiwan, membuka pintu bagi pulau yang diklaim China itu untuk menambah ekspor ke AS dan meningkatkan kemampuan Taiwan dalam menahan koersi ekonomi China. Taiwan yang dikelola demokratis menolak klaim kedaulatan Beijing.

Sebelumnya, China geram dengan pertemuan-pertemuan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dengan pejabat tinggi AS. Di antaranya pertemuan dengan Ketua House of Representative Kevin McCarthy pada bulan April lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika