REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin ikut menanggapi informasi terkait dugaan aliran dana korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G Kementerian Kominfo yang disebut mengalir ke sejumlah elite partai politik (parpol). Kiai Ma'ruf enggan berkomentar lebih jauh dan menyerahkan kepada Kejaksaaan Agung (Kejagung) untuk mengusut informasi tersebut.
"Itu kewenangan yang punya otoritas kita serahkan kepada mereka apa betul atau sebenarnya itu tidak betul kita tunggu saja hasilnya," ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangan persnya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (24/5/2023.
Aliran dana korupsi yang merugikan negara hingga Rp 8,03 triliun itu diduga juga mengalir ke sejumlah parpol. Pelaksana tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika, Mahfud MD, mengatakan sudah mendengar soal isu dana dugaan korupsi BTS 4G mengalir ke tiga partai politik. Namun, ia mengaku hanya menganggapnya sebagai gosip politik.
“Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor soal itu ke Presiden,” kata Mahfud di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Sebelumnya, Kiai Ma'ruf menegaskan proyek pembangunan konektivitas digital atau Tol Langit tetap berlanjut meskipun pengadaan Base Transceiver Station (BTS) jaringan 4G tengah bermasalah akibat kasus korupsi. Kiai Ma'ruf mengatakan, program Tol Langit yang digagas pemerintah sebagai upaya pemerataan jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia tidak akan dihentikan.
"Tol Langit itu memang sudah menjadi program nasional dan program strategis nasional. Karena itu, apapun yang terjadi akibat misalnya kemungkinan terjadinya korupsi itu, Tol Langit akan terus (berlanjut)," ujar Kiai Ma'ruf saat memberikan keterangan pers usai membuka Asia Media Summit (AMS) ke-18 Tahun 2023 di Bali, Selasa (23/5/2023).
Kiai Ma'ruf menekankan pentingnya program Tol Langit untuk menyambung konektivitas digital antara wilayah. Selain itu, program Tol Langit sangat esensial karena selain menjadi media penyampai perkembangan nasional termasuk keberhasilan ekonomi, juga untuk mendukung program belajar jarak jauh melalui internet.
"Jadi sangat penting peran dari Tol Langit ini dan juga sekaligus menjadi bagian dari upaya menyatukan dan mewujudkan NKRI. NKRI bukan hanya kita wujudkan dalam bentuk politik tetapi dalam bentuk pelayanan, baik pelayanan yang sifatnya pembangunan jalan, pembangunan fasilitas dasar, dan juga termasuk fasilitas internet dan komunikasi," ujarnya.
Karena itu, meski bagian pembangunan BTS di dalamnya bermasalah dan menterinya tersangkut kasus dugaan korupsi, pemerintah akan terus melanjutkannya. Bahkan, sambung Wapres, saat ini Presiden telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sebagai Plt Menkominfo untuk melanjutkan program Tol Langit sebelum ditetapkannya pejabat definitif.
"Sekarang juga sudah ada pejabat sementara, dan mungkin nanti akan ada pejabat yang akan terus menyelesaikan program kita,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika