Kamis 25 May 2023 12:57 WIB

INACA Dorong Indonesia Optimalkan Penggunaan Sustainable Aviation Fuel

Beberapa negara Asia telah serius menerapkan SAF seperti Korea Selatan.

Pengisian BBM. Asosiasi penerbangan nasional yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mendorong pemerintah mengoptimalkan penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di industri penerbangan di Tanah Air untuk menghasilkan energi bersih.
Foto: Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Tengah
Pengisian BBM. Asosiasi penerbangan nasional yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mendorong pemerintah mengoptimalkan penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di industri penerbangan di Tanah Air untuk menghasilkan energi bersih.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi penerbangan nasional yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mendorong pemerintah mengoptimalkan penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di industri penerbangan di Tanah Air untuk menghasilkan energi bersih. Sehingga, hal ini berdampak positif kepada lingkungan.

"Saat ini ada 451 armada penerbangan yang dimiliki oleh industri penebangan nasional dan SAF merupakan hal yang penting dan menjadi perhatian kita semua," kata Ketua INACA Denon Prawiraatmadja dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Baca Juga

Hal ini diungkapkan Denon yang didampingi oleh Sekjen INACA, Bayu Susanto saat menghadiri workshop SAF yang diselenggarakan oleh Federal Aviation Administration (FAA) di Bangkok pada 22 Mei hingga 25 Mei 2023.

Menurut Denon, sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, Indonesia membutuhkan transportasi udara optimal, untuk mendukung dan meningkatkan perekonomian nasional.

Ia menambahkan beberapa negara Asia telah serius menerapkan SAF atau Bahan Bakar Penerbangan berkelanjutan, seperti di Korea Selatan yang mengubah undang-undang pada 2023 untuk memungkinkan adopsi bahan bakar biologi laut pada 2025 dan SAF pada 2026. Lalu di Jepang yang menargetkan penggunaan SAF 10 persen pada 2030, di mana hal ini diumumkan oleh anggota parlemen Jepang pada Desember 2021.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement