REPUBLIKA.CO.ID, BEOGRAD -- Presiden Serbia Aleksandar Vucic telah menyiagakan tentara dan memindahkan unit di dekat perbatasan Kosovo. Tindakan ini dilakukan setelah bentrokan antara polisi dan minoritas Serbia di Kosovo.
Menteri Pertahanan Serbia Milos Vucevic mengatakan, Vucic telah memerintahkan gerakan mendesak untuk pasukan ke perbatasan Kosovo. "Jelas teror terhadap komunitas Serbia di Kosovo sedang terjadi," katanya dikutip dari BBC.
Pada bentrokan di Kosovo, sebanyak 10 orang terluka dalam kekerasan itu setelah penduduk berkumpul di luar gedung negara di kota perbatasan Zvecan yang mayoritas penduduknya Serbia. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan para pengunjuk rasa dan suara tembakan serta ledakan terdengar dalam video yang diposting secara daring.
Bentrokan dimulai setelah polisi bergerak untuk melantik walikota etnis Albania yang baru. Minoritas Serbia Kosovo yang menyumbang sekitar lima persen dari 1,8 juta penduduk negara itu memboikot pemilihan lokal di empat kota di utara pada April, memungkinkan etnis Albania untuk mengambil kendali dewan.
Beograd mendukung boikot tersebut, menghasilkan jumlah pemilih hanya 3,47 persen. Dukungan ini dipicu setelah komunitas Serbia menuntut pembentukan asosiasi kotamadya Serbia yang dijanjikan.
Minoritas Serbia mengatakan, asosiasi itu akan bekerja di bidang pendidikan, perawatan kesehatan, perencanaan lahan dan pembangunan ekonomi. Namun etnis Albania khawatir hal itu dapat memungkinkan pembentukan negara pro-Serbia.
Setelah walikota yang baru terpilih berusaha untuk menjabat pada Jumat (26/5/2023), warga Serbia berusaha untuk memblokirnya. Polisi Kosovo kemudian bergerak untuk mengawal para politisi melewati pengunjuk rasa, yang menyebabkan bentrokan.
Pejabat Kosovo mengakui bahwa petugas telah meningkatkan kehadiran di daerah tersebut. "Untuk membantu walikota komune utara Zvecan, Leposavic, dan Zubin Potok untuk menggunakan hak kerja mereka di objek resmi," ujarnya.
Petugas lokal di Zvecan mengatakan, lima petugas terluka dan setidaknya empat kendaraan rusak selama kerusuhan, dengan satu mobil hancur setelah dibakar.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengkritik penggunaan kekuatan oleh pemerintah Kosovo. Dia mengatakan, telah mengambil tindakan yang bertentangan dengan nasihat sekutu AS dan Uni Eropa.
Blinken mengatakan, langkah itu telah meningkatkan ketegangan secara tajam dan tidak perlu di kawasan itu. Kekerasan telah melemahkan upaya untuk menormalkan hubungan antara Kosovo dan Serbia.
Kosovo secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada Februari 2008. Keputusan ini diambil setelah hubungan yang tegang selama bertahun-tahun antara orang Serbia dan sebagian besar penduduk Albania.
Kemerdekaan ini telah diakui oleh AS dan negara-negara besar Uni Eropa. Namun Serbia, yang didukung oleh sekutunya yang kuat Rusia, menolak untuk mengakui, seperti halnya sebagian besar etnis Serbia di Kosovo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika