Ahad 28 May 2023 12:37 WIB

Soal Data Anies, Demokrat: Seharusnya PDIP Minta Maaf ke Publik

Politikus Demokrat sebut seharusnya PDIP meminta maaf kepada publik soal data Anies.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Bilal Ramadhan
Bakal Calon Presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyapa relawan usai menyampaikan pidato politiknya dalam acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan bertajuk Perubahan untuk Keadilan Sosial di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Ahad (21/5/2023). Politikus Demokrat sebut seharusnya PDIP meminta maaf kepada publik.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Bakal Calon Presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyapa relawan usai menyampaikan pidato politiknya dalam acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan bertajuk Perubahan untuk Keadilan Sosial di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Ahad (21/5/2023). Politikus Demokrat sebut seharusnya PDIP meminta maaf kepada publik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, kutipan data BPS yang disampaikan Anies Baswedan tidak ada yang salah. Ia menegaskan, data yang terjadi dari BPS memang seperti itu adanya.

Kamhar mengaku heran jika Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga, Hedy Rahadian, panik dan kebakaran jenggot setelah data dipresentasikan ke publik. Ia merasa, sikap panik itu yang justru patut dipertanyakan.

Baca Juga

Apalagi, mengingat penyajian data di BPS sudah seperti itu sejak dulu. Terlepas dari motif pihak-pihak yang menjadikan ini polemik, dia merasa, data BPS terang benderang menegaskan prioritas dan keberpihakan pemerintah.

Ia menilai, kebijakan pemerintahan SBY, termasuk dalam pembangunan infrastruktur memiliki napas dan jiwa pro rakyat. Sedangkan, pemerintahan Jokowi terbaca lebih berorientasi kepada proyek dan tidak pro rakyat. "Justru merekalah yang semestinya minta maaf ke rakyat," kata Kamhar, Ahad (28/5).