REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengomentari isu peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang dinilai akan mengambil alih Partai Demokrat. Isu ini disampaikan oleh mantan wakil menteri hukum dan HAM Denny Indrayana yang dinilainya merupakan ahli hukum yang kredibel.
"Saya tergerak berikan tanggapan tentang sistem pemilu yang akan diputus MK dan PK Moeldoko di MA yang ramai diisukan Partai Demokrat bakal dikalahkan dan diambil alih oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko," kata SBY, Ahad (28/5/2023).
SBY mengaku telah menerima telepon dari seorang mantan menteri terkait PK yang dilakukan oleh Moeldoko ini. Ia tak menyebut siapa mantan menteri tersebut.
"Berkaitan dengan PK Moeldoko di MA, tadi malam saya terima telepon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini," ujarnya.
Menurutnya, ia kerap menerima pesan-pesan tersebut. Sehingga SBY menduga bahwa pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko merupakan hal yang serius.
"Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?" katanya.
SBY menyampaikan, berdasarkan akal sehat, MA sulit menerima PK Moeldoko tersebut. Sebab, sudah 16 kali pihak Moeldoko kalah di pengadilan.
Ia menilai jika hal ini terjadi, informasi adanya tangan-tangan politik untuk mengganggu Demokrat agar tak bisa mengikuti Pemilu 2024 barangkali benar. "Ini berita yang sangat buruk," kata SBY.
SBY pun berharap, pemegang kekuasaan politik dan hukum tetap amanah dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Indonesia, kata dia, bukan negara 'predator' serta tak menganut hukum rimba.
"Sebagai ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, saya harap pemegang kekuasaan (politik & hukum) tetap amanah, tegakkan kebenaran & keadilan. Indonesia bukan negara 'predator' (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah selalu kalah," ujarnya menegaskan.
Sementara, kepada kader Partai Demokrat di seluruh Tanah Air, SBY meminta agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko.
"Ini sambil memohon pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Ikuti petunjuk ketua umum. Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional," kata SBY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika