REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Pemerintah Rusia mengatakan mereka dapat segera menghentikan perang dan berdamai dengan Ukraina. Hal itu bisa terealisasi jika Kiev bersedia menjalin negosiasi
"Kita dapat berdamai besok, jika pihak Ukraina siap untuk bernegosiasi,” kata Duta Besar Rusia untuk Inggris Andrey Kelin dalam sebuah wawancara dengan BBC pada Ahad (28/5/2023).
Kendati demikian, Kelin mengungkapkan, saat ini tidak ada prasyarat untuk terciptanya negosiasi. “Sebab presiden Ukraina telah melarang negosiasi apa pun (dengan Rusia),” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa Rusia menginginkan perdamaian. Namun dalam konteks konflik Ukraina, Moskow memiliki setidaknya dua syarat. “Bagi kami, ada dua hal yang penting. Bahwa tidak akan ada ancaman dari Ukraina ke Rusia, ini adalah satu hal. Dan kedua, bahwa warga Rusia di Ukraina akan diperlakukan seperti warga dari negara-negara lainnya di dunia,” ucap Kelin.
Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perkembangan “nasionalisme ekstrem” di Ukraina. Hal tersebut pada akhirnya berimbas kepada warga Rusia yang tinggal atau berada di negara tersebut.
Sementara itu Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan pasukan negaranya memperketat keamanan di wilayah perbatasan. Hal itu guna memastikan percepatan pergerakan militer dan sipil di wilayah Ukraina yang kini sudah berada di bawah kontrol Moskow.
“Penting untuk memastikan pergerakan cepat kendaraan dan kargo militer serta sipil, termasuk makanan, bahan bangunan, bantuan kemanusiaan yang dikirim ke subjek baru Federasi (Rusia),” kata Putin dalam pesan yang diunggah di saluran Telegram Kremlin, Ahad.
Serangan ke daerah-daerah perbatasan Rusia meningkat intensitasnya dalam beberapa pekan terakhir. Ukraina mengerahkan pesawat nirawak (drone) untuk melancarkan serangan tersebut. Wilayah Kursk dan Belgorod adalah wilayah di perbatasan yang paling sering menjadi sasaran penyerangan.
Serangan ke Kursk dan Belgorod telah merusak infrastruktur listrik, kereta api, serta militer di kedua wilayah itu. Ukraina hampir tidak pernah secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan ke wilayah Rusia atau wilayah yang kini diduduki Rusia.
Pada 30 September 2022, Vladimir Putin diketahui telah mengesahkan bergabungnya Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia, ke Rusia. Empat wilayah tersebut sebelumnya berada di bawah pendudukan Rusia. Pada 23 hingga 27 September 2022, keempat wilayah itu menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Moskow mengklaim, sekitar 98 persen pemilih dalam referendum setuju untuk bergabung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika