REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Baru-baru ini Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengajukan amendemen untuk meningkatkan kekuasaan pengadilan Islam.
Namun, dilansir di Asia News, Senin (29/5/2023), hal ini telah menimbulkan beberapa kritik. Asosiasi Cina Malaysia (MCA), bagian dari koalisi yang berkuasa, telah menyuarakan keprihatinan bahwa bahkan non-Muslim dapat diadili oleh pengadilan syariah, juga dikenal sebagai sistem pengadilan syariah, menggunakan ejaan Malaysia. Komentator mengatakan, ini adalah upaya eksekutif untuk mendekati oposisi Perikatan Nasional (PN) yang didominasi oleh partai Islam Parti Islam Se-Malaysia (PAS) menjelang pemilihan lokal yang dijadwalkan pada bulan Juli.
RUU tersebut mengusulkan untuk meningkatkan batas hukuman maksimum untuk tindak pidana yang diadili oleh pengadilan syariah menjadi 30 tahun penjara, denda 1.130 euro, dan 100 pukulan tongkat. Batasan saat ini adalah tiga tahun penjara, denda 57 euro, dan enam pukulan. Menteri agama mengumumkan pada 25 Mei bahwa amandemen yang dikenal di Malaysia sebagai RUU355 akan diajukan ke Parlemen setelah persetujuan pemerintah diperoleh, tetapi dia tidak menentukan batas waktunya. Sementara keesokan harinya Wakil Presiden PAS Idris Ahmad, menteri agama periode Agustus 2021 hingga November tahun lalu, mengatakan, kabinet sebelumnya sudah memberikan lampu hijau agar RUU itu diajukan ke DPR.
Meskipun amendemen tersebut diharapkan hanya mempengaruhi umat Islam, penganut agama lain tetap waspada. Menurut para ahli, pemerintah pimpinan Anwar Ibrahim saat ini sedang mencoba untuk meningkatkan kredibilitasnya di antara para pemilih Muslim konservatif tanpa kehilangan dukungan dari kelompok etnis non-Malaysia.
"Pemerintah persatuan nasional harus mengajukan proposal ini untuk meningkatkan kredensial agamanya menjelang pemilu di berbagai negara bagian, di mana gelombang hijau lain tampaknya akan menyapu semua orang," Oh Ei Sun, anggota Institut Urusan Internasional Singapura, mengatakan kepada Strait Times, mengacu pada warna hijau Islam.
Pihak berwenang baru-baru ini melakukan penyitaan di toko Swatch untuk menarik jam tangan dengan desain pelangi untuk mendukung gerakan LGBTQ. Pada saat yang sama, dalam beberapa pekan terakhir pemerintah juga memutuskan untuk menarik bandingnya terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang mengizinkan non-Muslim menggunakan kata "Allah" untuk menyebut Tuhan, yang menimbulkan kemarahan partai-partai Islam setelah beberapa dekade pertempuran hukum.
"Pemerintahan Anwar mendapat tekanan dari oposisi. Dituduh pro-liberal dan pro-LGBTQ. PN sering menggunakan agama dan berlomba untuk menyerang," ujar dosen Fakultas Teknologi dan Informatika Razak di Universiti Teknologi Malaysia, Mazlan Ali.
Perdana menteri ingin menunjukkan bahwa yang sebaliknya adalah benar dan bahwa pemerintah persatuan nasional serius menangani masalah yang berkaitan dengan Islam.
Sumber:
https://www.asianews.it/news-en/Kuala-Lumpur-proposes-bill-to-increase-powers-of-Islamic-courts-58472.html
Ikuti Whatsapp Channel Republika