REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Maruf Amin mengukuhkan enam anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang berasal dari perwakilan setiap provinsi di wilayah Papua di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/5/2023). Dalam intruksinya, Kiai Maruf meminta setiap anggota perwakilan memastikan program pembangunan di Papua dapat berjalan baik dan berkelanjutan, serta menjawab kebutuhan masyarakat Papua.
"Saya harap para Anggota BP3OKP dapat betul-betul mengawal ketuntasan program yang diatur dalam RIPPP dan RAPPP sebagai rencana aksi 5 tahunan," ujar Kiai Maruf.
Kiai Maruf selaku Ketua BP3OKP mengingatkan tiga misi besar pembangunan di Papua, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo yang dituangkan melalui Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041.
Dia secara khusus menyampaikan empat poin penting yang perlu dipedomani oleh setiap Anggota BP3OKP dalam menjalankan tugas. Pertama, memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua secara mendalam.
"Perbanyak mendengar agar kita dapat menciptakan kebijakan yang sesuai dengan realitas lapangan, serta menjawab harapan dan kebutuhan riil masyarakat Papua," ujarnya.
Selanjutnya, Kiai Maruf mengajak para Anggota BP3OKP, untuk saling berkolaborasi dan menyatukan langkah dalam upaya percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut.
"Kedua, segera bekerja dan bersinergi, mengambil langkah-langkah strategis, serta mengharmonisasikan dan menjalankan berbagai kebijakan dalam kerangka percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua," ujarnya.
Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga menekankan, Anggota BP3OKP juga perlu untuk membangun kerja sama antarlembaga dan pemimpin daerah setempat sebagai upaya menghimpun kekuatan bersama demi kepentingan masyarakat Papua.
Ketiga, diaa meminta agar dibangun koordinasi dan sinergi dengan para Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, juga segenap pemangku kepentingan terkait untuk meletakkan landasan kuat dalam pembangunan dan penanganan masalah Papua.
Selain itu, Wapres juga meminta para anggota BP3OKP yang diangkat melalui Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023 tersebut dapat bekerja dengan menjunjung tinggi kredibilitas lembaga, sehingga tidak mengecewakan rakyat.
"Keempat, jagalah terus integritas, jangan melakukan tindak pidana korupsi dan memanfaatkan jabatan serta kewenangan demi kepentingan pribadi maupun golongan,” kata Wapres.
Menutup sambutannya, Wapres meminta jajarannya tersebut untuk bekerja dengan mengedepankan solidaritas dan persatuan agar turut mendukung dalam menciptakan situasi Papua yang aman dan damai.
"Mari bangun Papua yang lebih baik dengan semangat kebersamaan dan semangat persatuan. Selamat mengemban tugas mulia. Jadilah pemimpin yang bijaksana, visioner, dan penuh integritas,” ujarnya.
Adapun keenam Anggota BP3OKP yang dilantik hari ini adalah, Alberth Yoku, perwakilan Provinsi Papua; Irene Manibuy, perwakilan Provinsi Papua Barat; Yoseph Yanowo Yolmen, perwakilan Provinsi Papua Selatan; Pietrus Waine, perwakilan Provinsi Papua Tengah; Hantor Matuan, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan; dan Drs. Otto Ihalauw, perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.