REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Torehan itu merupakan keenam kalinya diraih Pemprov DKI secara beruntun.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, perolehan capaian itu merupakan hasil kerja sama semua pihak. Dia pun mengapresiasi semua yang turut andil dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Sehingga Pemprov DKI bisa mempertahankan predikat tersebut.
"Opini WTP merupakan penghargaan tertinggi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Opini ini juga merupakan opini WTP keenam kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017 sampai dengan 2022," kata Heru dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Senin (29/5/2023).
Heru menjelaskan, LKPD Provinsi DKI Jakarta 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut terdiri atas realisasi anggaran, operasional, perubahan ekuitas, perubahan sisa anggaran lebih, neraca, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.
"Capaian ini kami persembahkan kepada segenap masyarakat dan pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai wujud kesungguhan segenap jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel," kata Heru.
Kepala sekretariat presiden (kasetpres) itu berharap, pencapaian Pemprov DKI menjadi penyemangat untuk terus melakukan peningkatan dan mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada masa yang akan datang. "Perolehan opini WTP ini bukan tujuan akhir, tetapi bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dilakukan," kata Heru.
Upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Heru pun berbagi tips. Pertama, implementasi sistem informasi persediaan secara elektronik. Kedua, pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Ketiga, penetapan peraturan dan pembenahan tata kelola keuangan daerah.
Keempat, pelaksanaan review Laporan Keuangan dengan pendekatan berbasis risiko (risk based review). Kelima, penguatan sistem pengendalian internal melalui pengawasan melekat kepala perangkat daerah dan pendampingan oleh Inspektorat dan keenam, melakukan percepatan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Heru mengaku, upaya Pemprov DKI dalam rangka melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut masih perlu penyempurnaan. Karena itu, ia mengajak jajarannya untuk bisa lebih baik dalam meningkatkan kinerja.
"Saya mengharapkan bimbingan, saran, masukan maupun koreksi yang membangun dari BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa yang akan datang," kata Heru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika