REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menebar insentif untuk penetrasi kendaraan listrik yang lebih masif di Indonesia. Hanya saja, bahkan potongan Rp 7 juta per unit motor tak mampu mendongkrak penjualan motor listrik di Indonesia.

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid menilai, awal mula kendaraan listrik masuk di Indonesia sayangnya bukan yang memiliki kualitas yang baik. Hal ini memengaruhi kepercayaan pasar dan juga pilihan masyarakat. Hal tersebut yang menurut Arsjad menjadi penghambat edukasi ke masyarakat soal manfaat kendaraan listrik.

"Pasar belum antusias karena pada dahulu kala waktu yang mulai masuk kendaraan listrik itu unfortunately yang masuk itu bukan yang berkualitas atau kurang baik. Akhirnya penilaian orang itu barangnya jelek," kata Arsjad saat ditemui di Indonesia-Arab Saudi Bussines Forum, Selasa (30/5/2023).

Apalagi, kata Arsjad, pemerintah mestinya memberikan insentif yang lebih tepat sasaran. Untuk bisa membangun kendaraan listrik di Indonesia perlu ekosistem yang kuat. Dengan insentif yang tidak tepat sasaran maka penetrasi pasar menjadi lesu.

"Kita harus melihat kembali apakah insentifnya tepat sasaran atau tidak. Kalau tidak tepat sasaran susah insentifnya," kata Arsjad.

Namun, Arsjad optimistis karena banyak pengembang kendaraan listrik yang punya kualitas mumpuni. Adaptasi teknologi yang dilakukan industri kendaraan listrik saat ini juga baik sehingga bisa menghasilkan produk yang mempunyai daya saing.

"Tapi memang perlu kebiasaan sehingga nantinya masyarakat akan sadar kendaraan listrik itu lebih murah dibandingkan dengan kendaraan biasa. Ini masalah edukasi," ujar Arsjad.

Ikuti Whatsapp Channel Republika