Selasa 30 May 2023 19:07 WIB

Bela Kebijakan Insentif, Sri Mulyani: Negara Lain Juga Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Pengembangan kendaraan listrik tidak hanya dilakukan Pemerintah Indonesia.

Rep: Novita Intan/ Red: Ahmad Fikri Noor
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berserta jajaran saat hadir dalam Sidang Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023). Rapat Paripurna tersebut beragendakan penyampaian pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024.
Foto: Republika/Prayogi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berserta jajaran saat hadir dalam Sidang Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023). Rapat Paripurna tersebut beragendakan penyampaian pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berupaya mendorong percepatan transformasi ekonomi. Salah satunya dengan kebijakan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kebijakan ini untuk menciptakan nilai tambah, perluasan lapangan kerja, dan penggunaan energi ramah lingkungan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dapat dapat menurunkan emisi serta efisiensi subsidi energi.

"Dukungan terhadap KBLBB merupakan upaya untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi," ujarnya saat Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Baca Juga

Menurutnya subsidi dan insentif yang diberikan untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai tidak hanya dilakukan Pemerintah Indonesia. Sejumlah negara lain juga mengeluarkan kebijakan sejenis.

"Dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri KBLBB juga dilakukan banyak negara seperti di AS, Eropa, China, dan beberapa negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia," ucapnya.