REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina buka suara soal keputusannya menolak undangan Amerika Serikat (AS) untuk menggelar pertemuan bilateral antara menteri pertahanan (menhan) kedua negara. Beijing mengisyaratkan bahwa kondisi saat ini belum mengakomodasi penyelenggaraan pertemuan semacam itu.
“AS harus menyadari penyebab kesulitan dalam dialog antara militer Cina dan AS. Hormati kedaulatan, masalah keamanan dan kepentingan Cina, segera perbaiki praktik yang salah dan tunjukkan ketulusan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning, Selasa (30/5/2023), dilaporkan Global Times.
Mao meminta Washington menciptakan suasana dan kondisi yang diperlukan untuk dialog. Sebelumnya Juru Bicara Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder mengungkapkan, Cina telah menolak undangan AS untuk mengadakan pertemuan bilateral menhan kedua negara. Pertemuan itu rencananya digelar di sela-sela penyelenggaraan forum keamanan Shangri-la Dialogue yang bakal digelar di Singapura pekan ini.
“Semalam Cina memberi tahu AS bahwa mereka telah menolak undangan kami untuk pertemuan Menhan Lloyd Austin dengan Menhan Li Shangfu di Singapura pekan ini,” kata Ryder, Senin (29/5/2023).
Dia menyadari bahwa saat ini Li Shangfu tengah disanksi di bawah undang-undang AS, yakni Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Namun Ryder mengungkapkan, hal itu tak menjadi penghalang bagi Lloyd Austin untuk bertemu dengan Li dalam proses menjalankan urusan resmi Pemerintah AS.
Menurut Ryder, Cina telah beberapa kali menolak undangan atau permintaan Departemen Pertahanan AS untuk mengadakan pertemuan antar-menteri. “Sejujurnya, ini hanya yang terbaru dari serangkaian alasan. Sejak 2021, Cina telah menolak atau gagal menanggapi lebih dari belasan permintaan Departemen Pertahanan untuk keterlibatan pemimpin utama, beberapa permintaan untuk standing dialogue, dan hampir 10 keterlibatan tingkat kerja," katanya.
Ryder menekankan, saluran komunikasi antara militer AS dan Cina penting untuk tetap terbuka. Hal itu guna mencegah persaingan antara kedua negara berubah menjadi konflik. “Keengganan Cina untuk terlibat dalam diskusi antar-militer tidak akan mengurangi komitmen Departemen Pertahanan (AS) untuk mencari jalur komunikasi terbuka dengan Tentara Pembebasan Rakyat (Cina) di berbagai tingkatan sebagai bagian dari pengelolaan hubungan yang bertanggung jawab,” ucapnya.
AS dan Cina diketahui berada dalam posisi saling berlawanan dalam beberapa isu. Terkait Taiwan, misalnya, Washington menjalin hubungan dekat, termasuk di bidang kerja sama pertahanan, dengan Taipei. Keakraban AS dengan Taiwan ditentang Beijing. Hal itu karena Cina mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Di sisi lain, AS dinilai telah melanggar prinsip “Satu Cina” yang dianutnya karena membuka hubungan dua kaki, yakni dengan Taipei dan Beijing.
Kemudian terkait isu Laut Cina Selatan, AS diketahui menentang klaim teritorial Cina atas wilayah perairan strategis tersebut. Bentuk penentangan diwujudkan Washington dengan rutin menggelar operasi kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Beijing selalu mengecam operasi kebebasan navigasi AS karena dianggap sebagai tindakan provokatif.
Selain kedua isu itu, AS pun kerap menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Cina, terutama terhadap etnis Uighur di Provinsi Xinjiang. Sejauh ini Cina selalu membantah adanya pelanggaran HAM sistematis, termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap masyarakat Uighur, di Xinjiang. Namun Beijing tak membantah tentang keberadaan kamp-kamp di wilayah tersebut.
Pemerintah Cina mengklaim, kamp-kamp tersebut merupakan pusat pendidikan vokasi. Mereka didirikan untuk memberi pelatihan keterampilan pada warga Uighur. Dengan demikian mereka dapat bekerja dan angka pengangguran di Xinjiang bisa menurun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika