REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi membantah ada 93 Sekolah Dasar Negeri (SDN) bangkrut tidak ada lagi aktivitas belajar mengajar. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Deded Kusmayadi, mengatakan 93 SD itu bukan bangkrut, melainkan sengaja digabungkan karena kurang peserta didik.

"Narasi bangkrut itu kata saya berlebihan. 93 SD itu yang dimerger, karena kekurangan murid," kata Deded Kusmayadi saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (31/5/2023).

Deded memastikan tidak ada lembaga pendidikan bangkrut selama sistem pemerintahan di sebuah wilayah Kota dan Kabupaten masih berjalan. SD merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan melalui Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di tingkat pemerintah pusat.

"Tidak ada SD bangkrut. Namanya juga punya pemerintah," kata Deded.

Deded menyampaikan, alasan utama menggabungkan satu sekolah ke sekolah lain karena kurang siswanya. Dia mencontohkan, di satu sekolah SDN itu siswanya hanya ada 50 orang.

"Itu kan tidak efektif untuk dilanjukan. Jadi digabungkan dengan terdekat," kata dia.

Dia memastikan, sekolah yang digabungkan itu akan berlaku efektif tahun ajaran baru di 2023. Disdik juga tengah mempersiapkan perpindahan pendidik dan tenaga kependidik yang sekolahnya digabungkan dengan sekolah lain. "Efektifnya bulan Juni dan Juli tahun 2023," kata dia.

Deded mengatakan, SDN yang sudah tidak dipakai sebagai proses belajar mengajar akan dilaporkan ke bagian aset daerah. Nantinya bagian aset yang mengelola SD yang tidak terpakai digunakan untuk yang lebih bermanfaat.

"Kita laporan ke bagian aset untuk barangkali dipergunakan untuk apa," katanya. 

Deded Kusmayadi memaklumi kata bangkrut yang ditulis di wartawannya. Namun, hal tersebut tetap perlu diluruskan. "Itu bahasa rekan pers. Tapi itu tidak benar juga," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika