REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mendorong Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk melanjutkan garapan proyek jalan yang mangkrak selama lebih lima tahun di Ibu Kota. Salah satu ruas yang harus dituntaskan adalah Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Pluit, Jakarta Utara yang mangkrak sejak 2015.

"Karena beberapa pekan yang lalu saya diskusi dengan Plt (Pelaksana Tugas) Dinas Bina Marga Heru Suwondo, bicara secara umum, di mana ada jalan yang memang selama ini tidak ditindaklanjuti atau terputus oleh Pak Gubernur sebelumnya, ini menjadi konsen Bina Marga," kata Ida kepada Republika.co.id di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Ida mengatakan, telah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk menindaklanjuti sejumlah jalan yang terbengkalai di Ibu Kota. Itu akan menjadi prioritas untuk anggaran tahun depan.

"Pak Heru Suwondo sudah diskusi dengan saya, kita sepakat untuk konsentrasi, jalanan-jalanan yang sudah dibangun tapi tidak diselesaikan, memang untuk anggaran 2024 salah satu konsennya ke sana," jelas politikus PDIP itu.

Ida mencontohkan, salah satu jalan mangkrak yang akan digarap adalah jalan kawasan Kanal Banjir Timur (BKT). Jalan tersebut diketahui terputus alias belum tersambung. Menurut dia, kalau KBT dihidupkan pasti bisa mengurangi kemacetan di Jalan Yos Sudarso maupun Pluit.

"Karena kan dari Bekasi tidak perlu lewat Yos Sudarso untuk ke Pulogadung. Ini bukan khusus KBT saja, tapi memang concern saya minta ke Pak Heru Suwondo untuk melihat betul mana-mana saja yang harus diteruskan, jangan sampai mangkrak dan akan menjadi rusak," ujar Ida.

Meski begitu, kata Ida, belum ada detail titik-titik jalan yang mangkrak dan bakal dilanjutkan proyeknya. Dinas Bina Marga DKI, lanjut dia, sedang melakukan pendataan jalan-jalan terbengkalai.

"Saya minta sebelum pembahasan (APBD) Perubahan dia (Dinas Bina Marga) sudah punya mama saja yang mau kita teruskan jalan-jalan yang memang mangkrak atau tidak dikerjakan selama lima tahun lebih," kata Ida.

Adapun soal anggaran, Ida berpendapat agar eksekutif berupaya terlebih dahulu melalui corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta. Namun, jika dana tidak mencukupi, Ida menyarankan perlunya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Karena itu, ia mendorong JLNT Pluit warisan gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dituntaskan menggunakan APBD 2024. "CSR atau kewajiban kan ada auditnya kalau memang kurang tidak ada salahnya kalau kita menggunakan APBD, tapi ya kalau kita bisa mencari CSR atau kewajiban saya pikir lebih baik," tutur Ida.

Ikuti Whatsapp Channel Republika