Rabu 31 May 2023 22:38 WIB

Lewat Fitur Online, Nilai Belanja Pemprov Jatim Jadi Rp 200 Juta per Transaksi

Pemprov Jatim gelar ajang e-Purchasing Award 2023.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar ajang e-Purchasing Award 2023. Kegiatan ini digelar untuk mempercepat dan mendorong transformasi digital dalam bidang pengadaan barang/jasa kebutuhan di lingkungan pemerintahan Jatim melalui metode pembayaran secara digital (e-purchasing).
Foto: dok istimewa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar ajang e-Purchasing Award 2023. Kegiatan ini digelar untuk mempercepat dan mendorong transformasi digital dalam bidang pengadaan barang/jasa kebutuhan di lingkungan pemerintahan Jatim melalui metode pembayaran secara digital (e-purchasing).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar ajang e-Purchasing Award 2023. Kegiatan ini digelar untuk mempercepat dan mendorong transformasi digital dalam bidang pengadaan barang/jasa kebutuhan di lingkungan pemerintahan Jatim melalui metode pembayaran secara digital (e-purchasing). 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan pengadaan digital di Jawa Timur dilakukan melalui program Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO) yang diluncurkan pada November 2020. JATIM BEJO juga telah terhubung dengan marketplace mitra Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Kini, pemanfaatan marketplace pengadaan barang/jasa di Jatim semakin digalakkan karena telah diperkuat dengan teknologi dan infrastruktur yang lebih baik. Dan terpenting, transaksi pembayaran atas pembelian barang/jasa di marketplace dapat dilakukan secara online yang terhubung langsung dengan BPD Jawa Timur dan terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tulis, Rabu (31/5/2023).

Dengan terealisasinya hal tersebut, Jatim merupakan pemerintah provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan pembayaran pengadaan barang/ jasa melalui marketplace mitra Toko Daring LKPP secara online. Pemprov memanfaatkan fitur online payment yang terintegrasi dengan sistem DJP Republik Indonesia.

Pemprov Jatim juga telah meningkatkan nilai transaksi belanja melalui Toko Daring sekarang menjadi Rp 200 juta per transaksi dari sebelumnya maksimal hingga Rp 50 juta per transaksi pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah atas berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah. 

“Selanjutnya, bagaimana kita dapat menguatkan ekosistem (pengadaan) digital, baik melalui e-marketplace, maupun melalui e-katalog,” imbuhnya.

Pada acara tersebut, Gubernur Jatim pun memberikan penghargaan kepada bupati, wali kota, serta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim yang telah maksimal mengimplementasikan belanja pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah melalui program JATIM BEJO.

Selain itu, Pemprov Jatim mendapatkan penghargaan yang diserahkan oleh Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi kepada Gubenur Khofifah di acara e-Purchasing Award 2023 itu atas total nilai transaksi pada katalog elektronik hingga 31 Maret 2023 di Jatim telah mencapai Rp 1,12 triliun.

Chief Commercial Officer Mbizmarket Andhie Saad mengatakan, sejak bekerja sama dengan JATIM BEJO pada November 2020, Mbizmarket berkomitmen terus mendukung Pemprov Jatim terkait transformasi pengadaan digital. Mbizmarket juga berkomitmen untuk menyokong pertumbuhan UMKM di Jawa Timur melalui berbagai program, termasuk bantuan akses permodalan dengan menggandeng rekanan bidang keuangan Investree.

 

“Dengan dapat dilakukannya pembayaran online platform Mbizmarket menggunakan kode billing melalui payment gateway Duitku-Finnet secara langsung, artinya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58 dapat diterapkan. Invoice yang diterbitkan oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dipersamakan sebagai faktur pajak,” tutur Andhie.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement