REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Korea Utara pada Jumat (2/6/2023) memprotes pernyataan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres yang mengecam kegagalan peluncuran satelit mata-mata militer Pyongyang. Pyongyang menyebut pernyataan Guterres sebagai "tindakan yang sangat tidak adil dan tidak seimbang dalam mencampuri urusan dalam negerinya."
Direktur Jenderal Departemen Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Jo Chol Su, dalam sebuah pernyataan, menyebut pernyataan Sekjen PBB itu sebagai "perilaku yang tidak seimbang dan berprasangka".
"Saya dengan tegas memprotes pernyataan Sekretaris Jenderal PBB yang mengecam peluncuran satelit pengintaian militer DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea)," kata Jo, menurut laporan media pemerintah KCNA.
Jo juga menyatakan mengutuk dan mengecam tindakan Guterres yang dinilai tidak pantas karena melanggar hak kedaulatan yang sah dari negara anggota PBB. Jo menambahkan bahwa negaranya meluncurkan satelit pengintaian militer sebagai tanggapan yang sah dan masuk akal terhadap ancaman militer dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.
"Tidak ada yang berhak mempermasalahkan ini, meskipun dia adalah Sekjen PBB," katanya.
Pada Rabu (31/5/2023), Korea Utara meluncurkan roket pembawa satelit tipe baru, yakni "Chollima-1". Namun, peluncuran itu gagal setelah roket yang membawa satelit itu jatuh ke Laut Barat Korea.
Langkah Pyongyang itu dikecam oleh AS, Korea Selatan, Jepang, dan Australia sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Guterres mengutuk keras peluncuran satelit militer tersebut, dengan mengatakan bahwa "peluncuran apa pun yang menggunakan teknologi rudal balistik bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan yang berlaku," menurut juru bicaranya Stephane Dujarric.
Sekjen PBB menegaskan kembali seruannya kepada Korea Utara untuk menghentikan tindakan semacam itu, dan segera melanjutkan dialog untuk mencapai tujuan perdamaian yang berkelanjutan.
Dia juga menyerukan penghapusan penggunaan dan pengoperasian senjata nuklir di kawasan Semenanjung Korea.
Ikuti Whatsapp Channel Republika