REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA – Indonesia mengusulkan rencana perdamaian untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina. Paling tidak ada dua rencana penyelesaian yang disampaikan di forum pertemuan menhan dunia yaitu zona demiliterisasi dan referendum PBB di wilayah sengketa.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan rencana perdamaian di perhelatan Shangri-La Dialogue, Singapura, Sabtu (3/6/2023). Ia mendorong adanya gencatan senjata di antara kedua kubu yang bertikai.
Zona demiliterisasi juga ia anggap perlu dilakukan, praktiknya pihak bertikai masing-masing mundur sejauh 15 km dari posisinya sekarang ini. ‘’Zona ini diobservasi dan dipantau pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan PBB,’’ kata Prabowo.
Selanjutnya, PBB menyelenggarakan referendum untuk memperoleh suara objektif mayoritas yang memang ingin tetap di wilayah-wilayah yang saat ini masuk kategori sengketa.
‘’Saya mengusulkan, the Shangri-La dialogue menemukan mode, deklarasi yang mendorong baik Ukraina maupun Rusia segera melakukan negosiasi demi tercapainya perdamaian,’’ kata Prabowo menegaskan.
Pernyataan Menhan ini, menyusul tahun kunjungan Presiden Joko Widodo ke Moskow dan Kiev. Presiden menawarkan diri sebagai perantara terwujudnya perdamaian di antara pemimpin kedua negara bertikai serta mendorong pembicaraan damai.
Berbicara di panel yang sama, Josep Borrell Fontelles, wakil presiden Komisi Eropa, mencatat, jika dukungan militer untuk Ukraina berhenti, perang akan cepat berhenti. Namun, kedaulatan negara bakal jatuh ke tangan negara yang melakukan agresi.
‘’Kami tidak dapat menghentikan dukungan militer ke Ukraina sebab kami tak ingin mencapai perdamaian, di mana perdamaian karena menyerah,’’ kata Borrell. Presiden Ukraina Volodymr Zelenskiy sebelumnya menawarkan sepuluh rencana perdamaian.
Di antaranya, Rusia menarik semua pasukannya dari wilayah Ukraina. Kepala penasihat diplomatik, Ihor Zhovkva mengatakan, Ukrain tak tertarik gencatan senjata yang akhirnya Rusia mempertahankan wilayah yang direbutnya selama ini.
