REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membenarkan, ia telah meminta kepada Denny Indrayana terkait pencapresan Anies Rasyid Baswedan. Hal tersebut juga dimintanya kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu.
"Saya minta, tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau ndak dapat tiket pemerintah," ujar Mahfud di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/6/2023).
"Karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny tolong itu dijaga. Jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal," katanya.
Pesan tersebut juga disampaikannya ke Syaikhu, saat presiden PKS itu bersilaturahim ke kediamannya. Sebab, jika satu partai dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan mencabut dukungan, Anies akan sulit untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Anies kalau nanti koalisinya tidak setuju, malah Aniesnya nanti tidak dapat tiket kalau partainya satu keluar," ujar Mahfud.
Sebelumnya, guru besar hukum tata negara, Denny Indrayana, menyampaikan kritik atas sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ikut cawe-cawe pada Pilpres 2024. Ia melihat, itu dilakukan dalam rangka mengamankan diri setelah lengser.
Denny merasa, target utama Jokowi sebisa mungkin cuma ada dua paslon pada 2024 yang keduanya merupakan 'all president's men'. Karena itu, calon yang diidentifikasi berseberangan sebisa mungkin dieliminasi sejak awal.
Mantan wamenkumham ini mengatakan, setidaknya ada 10 strategi yang dijalankan Jokowi. Salah satunya adalah pimpinan parpol yang tidak sejalan diintervensi. Ia menuturkan, ada satu pergantian ketua umum partai politik yang tidak melalui proses sesuai AD/ART dan setelah dikonfirmasi terkait pula Anies Baswedan.
"Ada satu partai yang saya tanya kepada kader utamanya kenapa pimpinan diganti, jawabannya cukup mengagetkan, pertama ada persoalan domestik yang kedua karena empat kali ketahuan bertemu Anies Baswedan," ujar Denny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika