Senin 05 Jun 2023 20:00 WIB

Ganjar ke Kades se-Jateng: Percepat Penurunan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Desa jadi ‘ujung tombak’ dalam menyelesaikan pekerjaan rumah itu.

Rep: Bowo Pribadi/ Red: Yusuf Assidiq
  Acara sarasehan para kades dan perangkat desa se-Jawa Tengah bersama dengan Gubernur Ganjar Pranowo di GOR Jatidiri Semarang, Senin (5/6). Dalam kesempatan ini kades se-Jateng diminta membantu mempercepat penyelesaian kemiskinan ekstrem dan stunting.
Foto: Bowo Pribadi
Acara sarasehan para kades dan perangkat desa se-Jawa Tengah bersama dengan Gubernur Ganjar Pranowo di GOR Jatidiri Semarang, Senin (5/6). Dalam kesempatan ini kades se-Jateng diminta membantu mempercepat penyelesaian kemiskinan ekstrem dan stunting.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus berupaya mengejar target penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di sisa masa jabatan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen yang bakal berakhir September 2023 nanti.

Sebab hingga kini kemiskinan ekstrem dan stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. “Untuk itu, kepala desa (kades) menjadi ‘ujung tombak’ yang diandalkan pemprov dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut,” kata Ganjar Pranowo dalam Sarasehan Kepala Desa se-Jateng dengan tema Gotong Royong Membangun Kemandirian Desa di GOR Jatidiri, Semarang, Senin (5/6/2023).

Di hadapan tak kurang 15 ribu kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa, gubernur mengungkapkan dirinya ingin menuntaskan kedua pekerjaan rumah tersebut hingga akhir masa jabatan September 2023 nanti.

Selain mengejar target penurunan angka kemiskinan ekstrem, Ganjar juga mengingatkan para kades soal angka stunting yang turut menjadi perhatian Presiden RI, Joko Widodo.

Menurut Ganjar, pandemi Covid-19 sangat berdampak kuat pada kenaikan angka kemiskinan dan masalah lain. Sehingga dengan berlalunya pandemi tersebut menjadi momentum yang tepat bagi kades dan perangkatnya untuk bersama-sama menuntaskan persoalan tersebut.

“Kita nggak boleh menyerah dan di waktu yang semakin pendek ini inilah teman-teman kades serta perangkat desa saya ajak untuk bekerja sama melakukan langkah percepatan dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem dan stunting ini,” tegas dia.

Gubernur juga menyampaikan, sejak 2013 hingga akhir 2023 telah menggelontorkan lebih dari Rp 8 triliun bantuan keuangan untuk desa. Adapun pada 2023, total bantuan keuangan desa yang dikucurkan sekitar Rp 1,9 triliun.

Ia ingin pengelolaannya dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan mengedepankan nilai-nilai integritas. Di sisi lain, Ganjar juga berharap kades dan perangkat desa memperhatikan manajemen keuangan di masing-masing pemerintah desa.

Apalagi, pada penerimaan opini WTP, BPK memberikan catatan soal pekerjaan administratif. “Sekarang sudah 70 persen lebih selesai, tinggal sedikit kurang lebih tinggal 21 persen yang akan kita kejar dan hari ini kita kumpulkan kawan-kawan kades untuk segera membereskan,” katanya.

Ganjar juga memberikan contoh keberhasilan Desa Sepakung di Kecamatan banyubiru, Kabupaten Semarang. Berkat kreativitasnya dalam pengelolaan keuangan desa, Desa Sepakung kini menjadi desa digital.

Desa Sepakung merupakan potret desa yang sebelumnya betul-betul tidak memiliki akses internet. Namun karena kreativitas aparatur desanya mampu membeli bandwith dari provider, kemudian dikelola BUMDes dan kemudian ‘dijual’ kepada masyarakat.

“Hari ini luar biasa, perkembangannya bagus, wisatawan datang banyak sekali dan ini menjadi salah satu contoh bagaimana desa mengelola dana yang diterima untuk kemanfaatan masyarakatnya,” jelas gubernur.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement