REPUBLIKA.CO.ID, BATU -- Istri aktivis HAM Munir, Suciwati mempertanyakan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Batu terhadap pembangunan Museum HAM Munir. Pembangunan museum tersebut mangkrak hingga saat ini.

Suciwati mengatakan, Yayasan Museum HAM Omah Munir (MHM) sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemkot Batu terkait pengelolaan Museum HAM Munir pada 28 November 2022. Lingkup kerja sama tersebut meliputi penyediaan tenaga ahl serta penyusunan rencana pengembangan dan isi museum.

"Termasuk penyelenggaraan pameran dan pelaksanaan kegiatan di museum," katanya dalam pesan tertulis yang diterima wartawan, Senin (5/6/2023).

Sesuai dengan PKS yang telah ditandatangani, Yayasan MHM memiliki kewajiban untuk menyediakan tenaga ahli, menyusun rencana pengembangan museum, dan memberikan dukungan dalam pembelajaran HAM, dan promosi wisata pendidikan HAM.

Sementara itu, Pemkot Batu memiliki kewajiban untuk menetapkan tenaga ahli dalam pengelolaan museum dan melaksanakan pengelolaan museum. Kemudian menetapkan rencana pengembangan, serta penyelenggaraan kegiatan eksibisi dan pembelajaran HAM.  

Menurut dia, Yayasan MHM telah memenuhi kewajiban yang telah disampaikan dalam kesepakatan tersebut. Namun sampai saat ini belum mendapat kejelasan tentang bagaimana langkah-langkah pengembangan museum dilakukan. 

Suciwati mengungkapkan, pembangunan fisik yang telah dimulai sejak 2022 telah menghadirkan bangunan museum sesuai rancang bangun. Namun pengembangan isi museum sampai sekarang tetap belum terlaksana. Bangunan museum yang telah jadi tetapi belum dimanfaatkan sesuai dengan rencana. 

"Alih-alih mempercepat kerja sama pengembangan dan operasionalisasi Gedung Museum, Pemerintah Kota Batu justru melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya sebagai museum HAM," ungkap dia.

Yayasan MHM dalam berbagai kesempatan telah berupaya menjalin komunikasi, mempertanyakan, dan mendesak Pemkot Batu. Hal ini terutama kepada Dinas Pariwisata Kota Batu, untuk segera melaksanakan langkah-langkah pengembangan museum sesuai dengan rancang bangun museum. Namun sampai sekarang masih belum ada kejelasan tentang perencanaan dan langkah pengembangan museum tersebut.

Merujuk hal tersebut, Yayasan MHM mendesak Pemkot Batu untuk segera memutuskan dan menjalankan agenda pengembangan museum sesuai MoU dan PKS secara transparan. Kemudian diharapkan menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan itu kepada publik. "Untuk itu, Yayasan MHM akan melayangkan somasi kepada Pemerintah Kota Batu untuk segera menyelesaikan pembangunan Museum HAM Munir," kata dia menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika