REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Para pejalan kaki mengeluhkan tentang trotoar di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) yang ditutup. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun menanggapi hal ini.
"Sedang dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)," kata Heru saat dihubungi Republika.co.id pada Selasa (6/6/2023).
Sebelumnya diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyampaikan bakal segera berkoordinasi dengan Kedutaan Besar (Kedubes) DKI Jakarta soal diblokadenya akses trotoar yang berada di depan Kedubes AS, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Akses jalur pedestrian ditutup, sehingga pejalan kaki harus lewat bahu jalan.
Padahal di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan mulai depan Kementerian ESDM hingga kantor Wakil Presiden (Wapres) RI, warga bebas mengakses trotoar yang nyaman. Namun ketika tepat berada di depan gedung Kedubes AS, jalur pedestrian ditutup portal. Dinas Bina Marga DKI mendapat informasi, penutupan jalur itu terkait dengan keamanan.
"Memperhatikan animo dan aspirasi masyarakat untuk dapat menggunakan trotoar jalur pejalan kaki di depan Kedubes AS maka kami akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait dan juga dengan Kemenlu RI dan Kedubes AS untuk mendapatkan solusi teknis terbaik bagi semua pihak," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI, Wiwik Wahyuni kepada Republika.co.id di Jakarta, Senin (5/6/2023).
Penutupan trotoar di depan gedung Kedubes AS terjadi sudah bertahun-tahun. Bahkan menurut informasi Koalisi Pejalan Kaki, penutupan akses fasilitas publik tersebut sudah dikeluhkan sejak zaman Joko Widodo menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pada 2012.
Hanya trotoar di depan Kedubes AS yang diblokade di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan. Sementara trotoar-trotoar lainnya, termasuk di kawasan Istana Wakil Presiden yang bersebelahan dengan Kedubes AS, bisa diakses pejalan kaki.