Rabu 07 Jun 2023 05:21 WIB

Soal Solusi Perdamaian Prabowo, Ukraina Disebut Harusnya Berterima Kasih

Usulan solusi itu disebut bisa jadi referensi Pemerintah Indonesia.

Rep: Fergi Nadira B/ Red: Mansyur Faqih
Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada the 20th International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue, Asia.
Foto: AP Photo/Vincent Thian
Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada the 20th International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue, Asia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah menilai komentar Pemerintah Ukraina tidak diplomatis. Komentar itu terkait dengan usulan perdamaian Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto.

Menurutnya Ukraina saat ini tengah menghadapi pudarnya kepercayaan dari banyak negara terhadap negara tersebut. "Menurut saya tidak diplomatis ya pernyataan Ukraina itu. Harusnya Ukraina berterima kasih kepada Indonesia," kata Rezasyah kepada Republika pada Selasa (6/6/2023).

Baca Juga

Menurut Rezasyah, bahkan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) juga tidak sepenuhnya mendukung Ukraina. Sejumlah tokoh politik dan warganya juga mulai menentang otoritas Ukraina dan Presiden Volodymyr Zelensykyy.

"Harusnya Ukraina berterima kasih ke Indonesia karena bisa menjadi mediator perdamaian kedua negara. Namun karena psikologi negara yang tengah kesulitan, maka keluar pernyataan tak menyejukan hati seperti itu," kata Rezasyah.

Sebelumnya, Pemerintah Ukraina menolak usulan yang ditawarkan oleh Prabowo dan menyebut usulan itu dapat merugikan negaranya. "Kedengarannya (proposal ini) seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Kami tidak butuh mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini," kata Oleksii Rezkinov, dilansir media Ukraina, Ukrinform pada Selasa (6/6/2023).

Terlepas dari usulan Prabowo bukan dari Presiden Joko Widodo, menurut Rezasyah, hal ini tidak menjadi masalah. Justru usulan tersebut bisa menjadi referensi Pemerintah Indonesia dalam membantu memastikan posisi Indonesia untuk Ukraina.

Salah satu usulan Prabowo adalah gencatan senjata segera dan penghentian permusuhan, diikuti dengan penarikan masing-masing sejauh 15 km dari posisi depan mereka untuk membentuk zona demiliterisasi. Usulan juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk pasukan pemantau dan pengawasan untuk dikerahkan di sepanjang zona, kemudian menyelenggarakan referendum di daerah yang disengketakan.

Reznikov mengatakan para pemimpin dunia yang bersedia bernegosiasi dalam perang telah membentuk "antrean." Namun Ukraina membutuhkan 'alat' untuk menyelesaikan perang ini.

Dalam sambutan penutupnya, Menteri Pertahanan Ukraina itu melontarkan gagasan bahwa Cina mungkin bisa meyakinkan Rusia untuk mengakhiri perang sebagai "kakak laki-laki" Moskow. "Saat ini kami tidak membutuhkan fasilitator. Negara kita masih melakukan perang," Reznikov.

Kementerian Luar Negeri Ukraina sebelumnya sudah menegaskan bahwa rencana perdamaian usulan Prabowo tak bakal berhasil. Sebagai gantinya, Ukraina meminta Indonesia untuk bergabung dalam implementasi formula perdamaian yang diciptakan Ukraina sendiri.

Formula tersebut termasuk perdamaian jangka panjang di Ukraina. Ini berarti pembebasan seluruh wilayah Ukraina dari pendudukan Rusia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement