REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi mengakui akan terus cawe-cawe untuk Pilpres 2024. Sekjen PKS, Aboe Bakar Al Habsyi menilai, pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe di Pemilu 2024 tidak baik untuk demokrasi.
Ia mengatakan, saat menjelang pemilu kemudian Presiden Jokowi menyatakan mau cawe-cawe akhirnya memiliki konteks berbeda. Sebab, sikap cawe-cawe diartikan Presiden Jokowi akan ikut campur atau tidak tinggal diam.
"Hal ini kurang bagus untuk iklim demokrasi karena banyak kekhawatiran masyarakat cawe-cawe ini pertanda kekuasaan presiden akan digunakan dalam politik praktis dalam mendukung salah satu calon presiden tertentu," kata Aboe.
Aboe menilai, presiden sebagai penerima mandat rakyat, harus bekerja secara optimal dalam memimpin pemerintah dan tidak bertindak di luar koridor yang ada. Ia merasa, Jokowi seharusnya bukan cuma cawe-cawe.
Namun, lanjut Aboe, presiden penerima mandat rakyat yang harus bekerja secara total dalam pemerintahan. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan presiden memegang kekuasaan pemerintahan.
Aboe mengingatkan, dengan ada pernyataan Presiden Jokowi akan melakukan cawe-cawe pada Pemilu 2024 mendatang. Ia menekankan, masyarakat menilai presiden bertindak di luar koridor dengan campur tangan terkait Pemilu.
"Karena ada istilah cawe-cawe ini yang kemudian dimaknai sebagian masyarakat seolah presiden akan mengambil langkah di luar ketentuan pasal 4 ayat (1) tadi," ujar Aboe.
Maka itu, Aboe yang merupakan Anggota Komisi III DPR RI itu berharap, Presiden Jokowi bisa menyelesaikan masa jabatannya dengan baik. Salah satunya ditunjukkan dengan tetap menjaga pilar demokrasi.
Ia berharap, Presiden Jokowi menyelesaikan tugas-tugas yang tersisa dengan baik, serta mendoakan akhir periodenya bisa khusnul khotimah. Sehingga, Aboe menambahkan, Presiden Jokowi bisa menjadi bapak bangsa.
"Yang dicatat dalam sejarah sebagai presiden yang menguatkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia," kata Aboe.
Ikuti Whatsapp Channel Republika