REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNGKIDUL -- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengharapkan luasan lahan tanaman kedelai di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, semakin masif berkisar 1.000 sampai 5.000 hektare pada masa tanam saat ini.
Syahrul di Gunungkidul, Selasa (6/6/2023), menilai Kabupaten Gunungkidul bisa menjadi salah satu lumbung kedelai di Jawa. "Hari ini, kami telah sepakat dengan kelompok tani di Gunungkidul untuk menggenjot produksi kedelai. Salah satunya dengan menyisipkan kedelai sebagai prioritas di samping tanaman padi dengan luasan 1.000 sampai 5.000 hektare," kata Syahrul usai menghadiri acara gerakan tanam kedelai di Gunungkidul.
Ia mengatakan saat ini, tanaman padi cukup bagus, tapi perlu disisipkan untuk tanaman kedelai. Hal ini dalam rangka mengejar kebutuhan kedelai.
"Kita berharap dari Gunungkidul akan lahir pertanaman dengan sedikit lebih masif, di atas 1.000 hingga 5.000 hektare dan ini kesempatan kita untuk membangun upaya-upaya itu," kata dia.
Untuk mendukung penanaman kedelai, Syahrul berjanji memberikan kemudahan dalam memasarkannya. Sehingga petani tertarik untuk menanam kedelai.
"Dan tidak hanya menanam saja, Presiden selalu menganjurkan agar dipikirkan siapa pembelinya dan itu sudah dalam rancangan tadi, dan sudah di MoU kan Dirjen (Kementan)," ucapnya.
Mudah-mudahan, kata Syahrul, dengan langkah ini secara perlahan bisa menekan impor kedelai yang cukup besar secara bertahap. Selain itu, masif penanaman kedelai juga untuk menghadapi perubahan iklim atau El Nino.
"Karena itu kita berharap Gunungkidul ini akan menjadi lokomotif bagi kabupaten lain khususnya di Jawa yang memang membutuhkan kedelai sangat besar yang bisa kita sikapi secara bertahap," ujar dia.
Disinggung soal produksi kedelai secara nasional, Syahrul mengaku masih didominasi impor dari pada ekspor. Namun, ia optimistis semua itu bakal menurun secara bertahap dengan masif penanaman dari petani.
"Artinya kita punya impor masih di atas 90 persen, jadi seperti itu harus kita kejar," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika