Rabu 07 Jun 2023 06:01 WIB

PDIP Kritik Jumlah SMP Negeri di Kota Depok Minim, Swasta Makin Menjamur

Ikravany Hilman gugat kebijakan walkot, SMP Islam Terpadu tumbuh pesat di Depok.

Rep: Alkhaledi Kurnialam/ Red: Erik Purnama Putra
Sejumlah siswa berbaris saat memasuki ruang kelas untuk mengikuti Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di SMPN 1 Depok, Depok, Jawa Barat, Senin (4/10/2021).
Foto: ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Sejumlah siswa berbaris saat memasuki ruang kelas untuk mengikuti Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di SMPN 1 Depok, Depok, Jawa Barat, Senin (4/10/2021).

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman menyoroti masalah minimnya jumlah sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Kota Depok yang membuat banyak siswa lulusan sekolah dasar (SD) tidak terserap di sekolah negeri. Padahal, fasilitas itu merupakan dambaan banyak siswa, terutama dari keluarga tidak mampu.

Dia pun membandingkan dengan perkembangan jumlah SMP swasta di Kota Depok yang terus tumbuh pesat. Jumlahnya bisa tiga hingga empat kali lipat dari sekolah negeri yang dibangun Pemkot Depok dalam kurun waktu yang sama.

"Kalau tahun 2005 sampai 2020 penambahan SMP negeri itu hanya sembilan, sehingga jadi 26. Maka bisa dibandingkan dengan SMP Islam Terpadu (IT) dengan jangka waktu yang hampir sama, SMP Islam Terpadu itu 25 (jumlahnya)," jelas Ikravany kepada Republika.co.id di Kota Depok, Jawa Barat, Senin (5/6/2023).

Baca: Depok Komentari Tarik Ulur dengan Pemkab Bogor Soal Aset Pasar Citayam

Dia pun mempertanyakan menjamurnya sekolah Islam Terpadu di Kota Depok yang banyak dibangun oleh kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ikravany meminta Wali Kota Mohammad Idris harus menjelaskan mengapa pembangunan SMP swasta banyak dilakukan, tapi untuk SMP negeri justru sedikit.

Dia mengaku tidak mempermasalahkan adanya sekolah swasta di Kota Depok. Ikravany hanya menggugat keberpihakan Pemkot Depok terhadap masyarakat, khususnya dalam membangun SMP negeri yang biayanya terjangkau.

"Wali kota Depok harus menjelaskan apakah perbandingan antara sekolah-sekolah swasta dengan sekolah Islam tepadu yang banyak dipegang oleh orang-orang PKS itu by design atau nggak. Kalau nggak, jelaskan dong kenapa nggak bangun SMP negeri," ujar Ikravany.

Dia menilai, kondisi itu terjadi karena komimen Pemkot Depok terkait pendidikan masih kurang. "Menurut saya komitmen kurang, karena kesempatannya ada, kemampuannya ada, tinggal mau nggak dieksekusi," kata Ikravany.

Pemkot Depok menyatakan, terus berupaya menambah jumlah sekolah negeri untuk tingkat SMP di tengah masih belum idealnya jumlah sekolah negeri dengan pertumbuhan siswa. Penambahan dibutuhkan untuk menampung ribuan siswa dari 214 sekolah dasar (SD) negeri, sementara SMP negeri hanya berjumlah 33 saja.

Kabid Pembinaan SMP Disdik Kota Depok, Joko Soetrisno mengatakan, tahun ini, Pemkot Depok sedang membangun tiga SMP negeri, yaitu SMPN 27, 29, dan 30. Daftar sekolah tersebut berada di Kecamatan Cimanggis, Cipayung, dan Pancoran Mas.

"Untuk tahun 2024 kita akan membangun SMP 34, nanti kita coba masukkan ke PPDB online. Sehingga nanti ada tambahan sekitar empat lokal lah gitu tempat rombongan belajar," jelas Joko saat ditemui di kantornya, Senin (5/6/2023).

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement