REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Partai politik Palestina di Israel menentang milisi swasta di bawah kendali Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang ditempatkan di lingkungan mereka untuk memerangi kejahatan yang meningkat.  Anggota parlemen dari partai-partai mayoritas Palestina di Knesset dan perwakilan dewan lokal mengecam rencana penggunaan milisi sayap kanan ketimbang pasukan polisi reguler untuk menangani tingkat kejahatan yang melonjak.

Perwakilan warga Palestina Israel bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Senin (5/6/2023). Mereka menuntut diakhirinya ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh pemerintah Israel dalam menangani kekerasan dan kejahatan di lingkungan mereka.  

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Palestina menyalahkan pemerintah, polisi, dan Ben-Gvir atas masalah tersebut. Mereka menyerukan agar polisi diberi lebih banyak sumber daya untuk menangkap dan menghukum pelaku kejahatan yang memengaruhi komunitas Arab Palestina.

Angka terbaru menunjukkan bahwa 587 warga Palestina Israel telah terbunuh sejak Januari 2018 akibat tindakan kriminal dan kelambanan polisi.  Mengekspos ketidakpedulian pejabat keamanan Israel terhadap kejahatan di lingkungan Palestina, Komisaris Polisi Israel, Kobi Shabtai pada April mengatakan bahwa, sudah menjadi sifat orang Arab untuk saling membunuh.