Rabu 07 Jun 2023 13:24 WIB

Ada AHY Kandidat Cawapres Ganjar, PDIP: Semua Nama Aspirasi Rakyat

Hasto mengaku PDIP tidak boleh melupakan kehendak rakyat.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo
Ketua DPP PDIP Puan Maharani bersama Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Bakal Calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengantar Presiden Joko Widodo usai enghadiri Rakernas III PDI Perjuangan di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Rakernas PDI Perjuangan yang berlangsung 6-8 Juni 2023 itu mengangkat tema fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Foto: Republika/Prayogi
Ketua DPP PDIP Puan Maharani bersama Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Bakal Calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengantar Presiden Joko Widodo usai enghadiri Rakernas III PDI Perjuangan di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Rakernas PDI Perjuangan yang berlangsung 6-8 Juni 2023 itu mengangkat tema fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi 10 kandidat bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo yang disampaikan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Dari 10 sosok tersebut, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ia mengatakan, 10 nama tersebut merupakan aspirasi dari rakyat yang ditampung oleh pengurus PDIP di berbagai tingkatan. Namun jawabannya mencakup 10 nama itu, tak hanya spesifik satu sosok saja.

Baca Juga

"Jadi saya tidak menjawab secara khusus (untuk satu nama), kita mencermati seluruh dinamika politik, tetapi kita harus kembali kepada track, rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi. Sehingga kita tidak boleh melupakan kehendak rakyat," ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Selain enam nama yang sudah diungkap oleh Puan, ia menyampaikan satu sosok lain yang masuk dalam kandidat cawapres untuk Ganjar. Nama tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.