Rabu 07 Jun 2023 17:31 WIB

Sebulan Kunjungan Jokowi, Jalan Rusak di Lampung Belum Juga Diperbaiki

Presiden Jokowi menjanjikan pengerjaan perbaikan akan dimulai Juni 2023.

Rep: Mursalin Yasland/ Red: Agus raharjo
Sebulan kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung, jalan rusak di Lampung belum juga diperbaiki. Kondisi ruas jalan provinsi Bandar Lampung - Metro rusak parah, Rabu  (7/6/2023).
Foto: Republika/Mursalin Yasland
Sebulan kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung, jalan rusak di Lampung belum juga diperbaiki. Kondisi ruas jalan provinsi Bandar Lampung - Metro rusak parah, Rabu (7/6/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Setelah Presiden Joko Widodo meninjau langsung ke lokasi bulan lalu, jalan rusak di berbagai wilayah Provinsi Lampung belum juga diperbaiki. Diperkirakan perbaikan jalan rusak paling lambat pada Juli 2023, karena saat ini masih proses penganggaran dan tender.

Berdasarkan pemantauan Republika.co.id, Rabu (7/6/2023), beberapa ruas jalan rusak yang dikunjungi Presiden Jokowi seperti di kawasan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, dan Jalan Seputih Raman-Seputih Surabaya-Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, masih juga belum ada tanda-tanda diperbaiki.

Baca Juga

Saat kunjungan kerja Presiden Jokowi pascavideo jalan rusak viral di media sosial beberapa waktu lalu, Pemerintah Pusat melalui Kementrian PUPR mengucurkan anggaran Rp 800 miliar untuk perbaikan ruas jalan rusak parah di Lampung. Sebelumnya, presiden menjanjikan pengerjaan perbaikan akan dimulai Juni 2023.

“Sebulan setelah kunjungan Pak Jokowi kesini, belum ada tanda-tanda jalan rusak diperbaiki. Mungkin belum mulai,” kata Sutowo (48 tahun), warga Rumbia, Lampung Tengah, kepada Republika.co.id, Rabu (7/6/2023).

Menurut dia, jalan rusak di Rumbia, Seputih Raman-Seputih Surabaya, yang pernah dilalui Presiden Jokowi bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan masih seperti dulu. “Kabarnya Juli nanti dimulai,” ujar Sutowo, pegawai swasta.

Ruas jalan rusak di Rumbia, di Seputih Raman dan Seputih Surabaya, menjadi viral di media sosial sebulan lalu. Kondisi jalan di wilayah tersebut, masih rusak, meski beberapa tempat sudah ditimbun saat kedatangan presiden beberapa waktu lalu.

Sedangkan pemantauan jalan provinsi yang berada di Jalan Raya Metro Kibang yang menghubungkan Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, hanya sekira satu kilometer yang diaspal. Selebihnya, jalan sepanjang 50 km – 60 km tersebut banyak berlubang dan bergelombang.

Kondisi terparah di jalan poros (alternatif) tersebut berada di Desa Sukadamai, Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dan Desa Kibang, Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, dan juga di Kota Metro. Jalan alternatif tersebut ramai kendaraan pribadi dan umum, terutama truk barang dan pikap, terpaksa ekstra hati-hati, karena lubang sedalam kira-kira 10 cm sampai 50 cm.

Menurut Rahman (65 tahun), warga Bandar Lampung yang berwiraswasta di Kota Metro, kerusakan jalan poros Metro Kibang sudah lama terjadi. Sejak diperbaiki zaman Gubernur Lampung Ridho Ficardo, jalan kembali rusak dan belum ada perbaikan pada zaman Gubernur Arinal Djunaidi.

“Kondisi jalan sekarang Metro Kibang rusak parah. Baru jalan beberapa meter sudah ada lubang-lubang. Harus hati-hati mengendara,” kata Rahman, yang berangkat dari Bandar Lampung ke Metro menggunakan mobil pribadi bolak-balik.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan perbaikan jalan rusak di daerah bakal dimulai awal Juli 2023. "Apa yang telah dikunjungi Pak Presiden (Jokowi) di Lampung, Jambi, dan Sumatra Utara itu belum ada penanganan dari pusat karena sekarang jadwalnya Pak Presiden minta Juli mulai. Kenapa harus Juli? Karena Mei ini kami selesaikan dulu dokumen penganggarannya, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-nya dengan Kementerian Keuangan," kata Basuki di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/5/2023).

Ia mengatakan penanganan jalan rusak di daerah sudah diatur sejak Februari lalu melalui instruksi presiden (Inpres) percepatan penanganan jalan daerah. Basuki menekankan jalan rusak yang akan diperbaiki meliputi jalan provinsi hingga kabupaten/kota.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement