REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengeklaim proposal perdamaian Rusia dan Ukraina dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Prabowo sebagai Menhan juga disebutnya memiliki kualifikasi untuk melakukan diplomasi tersebut.
"Tentu dalam kapasitas Pak Prabowo sebagai Menhan memiliki kualifikasi untuk melakukan yang namanya diplomasi pertahanan ya," ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Di samping itu, ia menjelaskan bahwa proposal perdamaian tersebut merupakan bentuk tawaran atas konflik antara Rusia dan Ukraina. Ia menyebut, Prabowo hanya menyampaikan kegelisahan para pemimpin dunia.
"Apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kan bagus sekali ya, beliau memelopori bagaimana ada tawaran solusi yang konkret. Karena kan beliau mewakili kegelisahan pemimpin-pemimpin hampir di seluruh dunia," ujar Habiburokhman.
"Sebenarnya yang gelisah itu bukan yang terkait di deket Ukraina sama Rusia saja, teman-teman bayangkan ini kalau perang terus meluas melibatkan negara-negara besar seperti ini, ya ini bahaya sekali bagi kita semua bisa berdampak. Jadi Pak Prabowo menunjukan perannya memberikan usulan tadi, resolusi damai," sambung anggota Komisi III DPR itu.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi proposal perdamaian Rusia dan Ukraina yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Ia mengatakan, Prabowo seharusnya satu nafas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Apalagi Jokowi usai rapat kerja nasional (Rakernas) III PDIP menyatakan, proposal perdamaian itu merupakan usulan pribadi dari Prabowo. Bukan proposal pemerintah.
"Sehingga sikap proposal itu akhirnya membuat Pak Jokowi menegaskan bahwa itu bukan dari Presiden, ini kan sudah sangat clear penjelasan dari Bapak Presiden dan semua harus satu nafas dengan kebijakan Bapak Presiden, tidak ada yang berbeda," ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Adapun dalam pemaparannya pada hari kedua Rakernas III PDIP, Hasto mengatakan bahwa kebijakan luar negeri dan pertahanan akan menjadi salah satu visi dari bakal calon presiden (capres), Ganjar Pranowo. Ia pun kemudian menyinggung ihwal proposal perdamaian.
"Tidak boleh ada pemimpin di republik ini yang membuat, kebijakan luar negeri pertahanan dan termasuk proposal perdamaian dengan melupakan hakikat dari politik bebas aktif kepemimpinan Indonesia," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika