REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Komite Perencanaan Pusat dalam Administrasi Sipil Israel di Tepi Barat akan bertemu pada Senin (12/6/2023) depan untuk membahas rencana pembangunan pemukiman E1 yang akan membagi wilayah pendudukan Tepi Barat menjadi dua bagian, kantor berita Maan melaporkan pada Selasa (6/6/2023).

Menurut laporan tersebut, situs berita berbahasa Ibrani Israel, Walla, mengatakan bahwa rencana tersebut dianggap sebagai proyek yang paling sensitif secara politis. Pasalnya, proyek pembangunan pemukiman ini akan membagi wilayah Tepi Barat dengan menghubungkan Yerusalem dengan pemukiman Ma'aleh Adumim.

Tujuan proyek pemukiman ini adalah untuk melemahkan pendirian negara Palestina di masa depan, dengan memisahkan wilayahnya dengan tingkat kedekatan teritorial apa pun.

Walla mengatakan bahwa pertemuan pejabat perencanaan tersebut akan tetap dilaksanakan meskipun telah ditunda beberapa kali karena tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat dan Eropa.

Dilansir Middle East Monitor, Rabu (7/6/2023), seorang pejabat Israel mengatakan bahwa komite tersebut akan mendiskusikan keberatan-keberatan publik terhadap rencana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan mengambil keputusan praktis untuk mendorong pembangunan pemukiman dalam waktu dekat.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak untuk mengomentari laporan tersebut. Namun pemerintah Israel tetap berkeyakinan semua pemukiman Israel dan para pemukim yang tinggal di dalamnya adalah ilegal menurut hukum internasional. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika