REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mulai mengantisipasi potensi bencana kekeringan jelang memasuki musim kemarau. Salah satu langkah antisipasi yang dilakukan adalah menggelar rapat koordinasi bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada Rabu (7/6/2023).
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana mengatakan, berdasadkan laporan dari BMKG, daerahnya akan mulai memasuki musim kemarau pada Juni 2023. Musim kemarau itu disebut berpotensi menyebabkan kekeringan, lantaran curah hujan di Kabupaten Garut akan berada di posisi level rendah, terutama di wilayah utara.
"Kita antisipasi beberapa daerah yang kerap terjadi kekeringan, sebut saja Cibatu. Cibatu itu juga kerap kali kan terjadi kekeringan dari tahun ke tahun," kata dia melalui siaran pers, Rabu.
Kendati demikian, Nurdin mengaku belum bisa memastikan langkah yang akan dilakukan ketika bencana kekeringan terjadi. Pihaknya mengaku telah meminta bantuan kepada BPBD Provinsi Jabar. Namun, BPBD Jabar belum dapat bergerak karana belum ada pernyataan tanggap darurat.
"Ini juga menjadi kendala, sehingga DSP (Dana Siap Pakai) itu tidak bisa keluar ke kita," ujar dia.
Nurdin mengatakan luasan wilayah yang berpotensi kekeringan di Kabupaten Garut cukup banyak. Berdasarkan data yang telah diinventarisasi oleh BPBD Jabar, terdapat sekitar 189 hektare wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan di Kabupaten Garut.
Menurut dia, Pemkab Garut juga sudah memberikan arusansi usaha tani terpadu (AUTP). "Sudah kami treatment. Ada 1.000 petani yang sudah kita berikan itu. Mudah-mudahan ini juga bisa meringankan beban itu, sehingga ketika terjadi (kekeringan) kepada mereka ya ada kompensasi, ada asuransi," kata Nurdin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika