REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, menerima kunjungan Perwakilan Khusus Uni Eropa untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Eamonn Gilmour di Ramallah, Rabu (7/6/2023). Pada kesempatan itu, Shtayyeh menceritakan bagaimana Israel terus melanjutkan kejahatannya terhadap rakyat Palestina.
“Pendudukan Israel merampas hak-hak paling dasar rakyat kami, karena membatasi pergerakan dengan pos pemeriksaan dan tembok militer, menyangkal hak kami untuk memilih (dalam pemilu), merebut tanah kami, menghancurkan rumah dan menggusur tempat tinggal mereka,” kata Shtayyeh kepada Gilmour, dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA.
Selain itu, Israel juga terus melakukan pembunuhan terhadap warga Palestina. “Sejak awal tahun, lebih dari 160 warga Palestina, termasuk 28 anak-anak serta enam wanita, telah dibunuh oleh pasukan pendudukan dan pemukim, dan Israel terus menyimpan ratusan syuhada di lemari es dan kuburan,” ucap Shtayyeh.
Dia berharap komunitas internasional dapat bereaksi lebih tegas terhadap Israel. “Berapa lama keheningan internasional berlanjut terhadap apa yang terjadi di sini di Palestina dalam hal pelanggaran dan tindakan pendudukan?” tanya Shtayyeh.
Shtayyeh mengingatkan bahwa saat ini terdapat 751 ribu pemukim Israel yang tinggal di permukiman-permukiman ilegal di Tepi Barat. “Pemerintah pendudukan (Israel) ingin meningkatkan jumlah mereka menjadi sekitar 1 juta pemukim dengan mengorbankan tanah, air, dan nyawa anak-anak kami,” ujarnya.
Dia secara khusus meminta Uni Eropa dan komunitas internasional memberi tekanan kepada Israel guna memberi perlindungan pada rakyat Palestina. Akhir bulan lalu¸ sebanyak 10 negara Eropa menyerukan Israel agar menghentikan aksi pembongkaran rumah dan penyitaan properti milik warga Palestina di Tepi Barat. Mereka pun mengutuk keputusan Israel menghancurkan sebuah sekolah yang didanai donor di daerah Jubbet Adh Dhib.
“(Kami) menyerukan Israel sebagai kekuatan pendudukan untuk menghentikan semua upaya penyitaan dan penghancuran (properti warga Palestina) serta memberikan akses tanpa hambatan ke organisasi-organisasi kemanusiaan di Tepi Barat yang diduduki, termasuk di Yerusalem Timur,” kata konsulat jenderal Belgia, Prancis, Italia, Spanyol, Swedia, Inggris, Denmark, Finlandia, Jerman, Irlandia, serta Kantor Perwakilan Uni Eropa untuk Tepi Barat dan Gaza dalam sebuah pernyataan bersama, dikutip laman Middle East Monitor, 28 Mei 2023 lalu.
Mereka turut mendesak Israel mengembalikan atau mengompensasi semua barang kemanusiaan yang didanai oleh konsorsium donor. Hal itu mengacu pada penghancuran bangunan di wilayah Palestina oleh Israel yang didanai oleh Uni Eropa sejak 2015. Nilainya diperkirakan mencapai lebih dari 1,2 juta euro.
Kesepuluh negara Eropa itu pun mengutuk langkah Israel menghancurkan bangunan sekolah yang dibangun dengan dana donor di Jubbet Adh Dhib. Mereka menyatakan keprihatinan tentang 57 sekolah lainnya yang terancam dibongkar dan digusur oleh Israel.
Israel kerap menggunakan dalih kurangnya izin konstruksi untuk menghancurkan rumah-rumah warga Palestina, terutama di Area C Tepi Barat, yang berada di bawah kendali tentara Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika