REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya tak pernah ada niatan untuk menjegal pencapresan Anies Rasyid Baswedan. Sebab, rakyat pun sudah tahu kinerja dari mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Buat apa kami melakukan ganjalan (kepada Anies), karena rakyat sendiri sudah menceritakan kinerjanya. Sumur resapan yang tidak membawa manfaat, apa yang dilakukan Presiden Jokowi begitu baik di Jakarta tidak dilanjutkan," ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

PDIP juga belajar dari sejarah saat Megawati Soekarnoputri hingga Joko Widodo (Jokowi) juga kerap dijegal. Hal tersebut menunjukkan bahwa Megawati dan Jokowi merupakan pemimpin yang berprestasi.

"Terjadi bounding kalau kata Ibu Megawati Soekarnoputri. Sehingga pemimpin yang berprestasi selalu dihadapkan pada ujian, tetapi pemimpin yang tidak berprestasi menciptakan ganjalan seolah-olah seperti ujian," ujar Hasto.

"PDI Perjuangan tidak pernah menghambat, karena kami belajar dari sejarah. Kurang apa Ibu Megawati dihambat kepemimpinannya melalui Kongres Luar Biasa, melalui serangan kantor PDI Perjuangan di Diponegoro, dan ketika pemimpin bergerak dengan keyakinan mengakar ke rakyat," sambungnya.

Sebelumnya, anggota tim kecil Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said mengungkapkan adanya operasi untuk menjegal Anies Baswedan maju Pilpres 2024 nyata. Bahkan, operasi tersebut masih berlangsung sampai sekarang.

Salah satu upaya penjegalan adalah lewat penekanan dugaan korupsi Formula E oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun, sampai saat ini belum terbukti keterlibatan Anies dalam korupsi tersebut.

Operasi terhadap partai dalam Koalisi Perubahan pun dilakukan dalam berbagai bentuk. salah satunya adalah Partai Demokrat ikut diserang dengan gugatan peninjauan kembali (PK) putusan Mahkamah Agung (MA) oleh kubu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Selanjutnya untuk Partai Nasdem, yang ditarget dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Base Transceiver Station (BTS) 4G. Terbukti, Johnny G Plate yang ditetapkan sebagai tersangka kasus yang merugikan negara sebesar Rp 8 triliun itu.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebutnya digoda oleh banyak pejabat negara untuk keluar dari koalisi dengan iming-iming tertentu. Di antaranya logistik politik sampai jabatan di pemerintahan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika