REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammad Shtayyeh pada Rabu (7/6/2023) mengatakan, rakyat Palestina menghadapi agresi Israel dan perang berkelanjutan dalam berbagai bentuk. Israel telah merampas hak-hak dasar rakyat Palestina.
“Pendudukan Israel merampas hak-hak paling dasar rakyat kami, membatasi pergerakan dengan pos pemeriksaan dan tembok militer, menyangkal hak kami untuk memilih, merebut tanah kami, menghancurkan rumah dan menggusur penduduk,” kata Shtayyeh, dilaporkan Middle East Monitor, Kamis (8/6/2023).
Dalam pertemuan dengan Perwakilan Khusus Uni Eropa untuk Hak Asasi Manusia, Eamonn Gilmour, dan Perwakilan Uni Eropa untuk Palestina, Sven Kuhn von Burgsdorff di Ramallah, Shtayyeh, mempertanyakan tindakan nyata dunia internasional atas pelanggaran yang dilakukan oleh Israel kepada rakyat Palestina. "Berapa lama keheningan internasional berlanjut terhadap apa yang terjadi di sini, di Palestina dalam hal pelanggaran dan tindakan (yang dipaksakan oleh) pendudukan?" ujar Shtayyeh.
Shtayyeh menyerukan diakhirinya standar ganda kebijakan terhadap Palestina dan perjuangan mereka. Dia mendesak agar Israel dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya terhadap rakyat Palestina.
“Sejak awal tahun ini, lebih dari 160 warga Palestina, termasuk 28 anak-anak dan enam wanita telah dibunuh oleh pasukan pendudukan dan pemukim dan Israel terus menyimpan jasad ratusan syuhada di lemari es dan kuburan bernomor,” kata Shtayyeh.
Shtayyeh mengatakan, sejak 1967 Israel telah mencabut 2,5 juta pohon di tanah Palestina, termasuk 800 ribu pohon zaitun. Saat ini, pemerintahan sayap kanan Israel ingin meningkatkan jumlah permukiman Yahudi di Tepi Barat menjadi sekitar satu juta dengan merampas tanah-tanah Palestina.
"Sekarang ada 751.000 pemukim di Tepi Barat, dan pemerintah pendudukan ingin menaikkan jumlah mereka menjadi sekitar satu juta dengan mengorbankan tanah, air, dan nyawa anak-anak kami," kata Shtayyeh.
Shtayyeh meminta Uni Eropa dan komunitas internasional untuk menekan Israel agar rakyat Palestina mendapatkan haknya untuk mengadakan pemilu di semua wilayah Palestina, termasuk Yerusalem.
