REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady menyambut baik respon pemerintah provinsi (Pemprov), dalam memperbaiki ruas jalan yang dituangkan dalam program jalan mulus (Jamu).
Menurut Daddy, pemeliharaan kualitas jalan milik provinsi ini, paling tidak sementara waktu dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melintas. Walaupun, memang masih belum maksimal, karena dari hasil pengamatan ada sekitar 63 persen dari 2.368 kilometer jalan provinsi, secara umur teknis telah habis dan harus dibuatkan jalan baru.
“Bina Marga (DBMPR Jabar) punya kewajiban memperbaiki jalan 2.368 kilometer yang harus dijaga kualitasnya. Sebab sekitar 63 persen, secara umur teknis sudah habis," ujar Daddy kepada wartawan, Kamis (8/6/2023).
Pemeliharaan yang dilakukan, kata dia, sudah bagus. Tapi seharusnya direkonstruksi ulang supaya lebih tahan lama. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar Pemprov Jabar dapat menambah alokasi anggaran. Sehingga, jalan milik provinsi tidak hanya sekedar dilakukan pemeliharaan, tapi dapat diperbaiki secara tuntas. Anggaran sekitar Rp 1,5 triliun diakuinya tidak mampu menutupi perbaikan jalan sepanjang ribuan kilometer terebut.
“Saya sudah 10 tahun di Komisi IV, ketika Jawa Barat APBD Rp 10 triliun, anggaran di Bina Marga sekitar Rp1 triliun. Sekarang volume Rp 34 triliun, belanja masih di Rp1,3-1,5 triliun. Itu tidak bisa mengcover kemantapan jalan. Ini kalau kita tidak rawat, ya siap-siap saja,” paparnya.
Demikian pula, kata dia, jalan milik kota/kabupaten yang seharusnya dipikirkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Walaupun, persoalan ini sangat kompleks tapi tetap harus dipikirkan dan ditindaklanjuti.
“Ini belum lagi panjang jalan kabupaten/kota. Tapi memang kemampuan dan keuangan, ada gap yang sangat besar. Jadi otomatis terbatas, sehingga kualitas jalan tidak bisa kita berharap baik-baik saja karena dana kurang. Walaupun begitu, mau tidak mau tetap harus diperbaiki secara bertahap, sebagai bentuk tanggungjawab kita terhadap masyarakat,” paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika