REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyuarakan keprihatinan atas rencana Taliban melarang organisasi internasional memberikan pendidikan di Afghanistan. PBB menilai, jika rencana Taliban direalisasikan, hal itu akan menjadi kemunduran bagi negara tersebut.

“Jika ini terjadi (pelarangan organisasi internasional memberikan pendidikan di Afghanistan), ini akan menjadi langkah mundur yang buruk bagi rakyat Afghanistan dan terutama bagi perempuan serta anak perempuan,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric, Kamis (8/6/2023), dikutip Anadolu Agency.

Menurut Dujarric, saat ini tim PBB sedang menjalin komunikasi dengan Taliban untuk membahas rencana tersebut. "Rekan-rekan kami di Kabul sedang berbicara dengan pihak berwenang de facto. Kami mencoba untuk memastikan dengan tepat apa yang sedang direncanakan. Kami belum mendapatkan sesuatu yang resmi," ucapnya.

"Setiap orang berhak atas pendidikan, dan kami ingin memastikan otoritas de facto menjamin akses pendidikan untuk anak-anak dan dewasa muda," kata Dujarric menambahkan.

Kehidupan perempuan di Afghanistan kembali dikekang oleh Taliban sejak mereka kembali berkuasa pada Agustus 2021. Anak perempuan dilarang melanjutkan pendidikan setelah mereka lulus sekolah dasar.

Sekolah menengah dan universitas tak diizinkan bagi mereka. Keputusan melarang perempuan Afghanistan berkuliah diambil Taliban pada Desember tahun lalu.

Menteri Pendidikan Tinggi Taliban Nida Mohammad Nadim mengatakan, larangan perempuan berkuliah diperlukan guna mencegah percampuran gender di universitas. Dia meyakini beberapa mata kuliah yang diajarkan di kampus, seperti pertanian dan teknik, tak sesuai dengan budaya Afghanistan serta melanggar prinsip-prinsip Islam.

Tak berselang lama setelah itu, Taliban memutuskan melarang perempuan Afghanistan bekerja di lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non-pemerintah. Sebelumnya Taliban juga telah menerapkan larangan bagi perempuan untuk berkunjung ke taman, pasar malam, pusat kebugaran, dan pemandian umum.

Taliban pun melarang perempuan bepergian sendiri tanpa didampingi saudara laki-lakinya. Ketika berada di ruang publik, perempuan Afghanistan diwajibkan mengenakan hijab.

Serangkaian kebijakan Taliban yang “menindas” kehidupan perempuan Afghanistan itu telah dikecam dunia internasional. Hingga saat ini belum ada satu pun negara yang mengakui kepemimpinan Taliban di Afghanistan. Salah satu alasannya adalah belum dipenuhinya hak-hak dasar kaum perempuan di sana. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika