REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi meneken kerja sama politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Salah satu alasannya, bakal calon presiden (capres) dari PDIP, Ganjar Pranowo yang berkomitmen lanjutkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Bapak Ganjar Pranowo adalah figur yang sangat diterima masyarakat dan tentunya juga beliau sepakat untuk melanjutkan pembangunan yang sudah baik selama ini yang dilakukan dijalankan Bapak Jokowi," ujar Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Di samping itu, ada persamaan ideologi antara PDIP dan Partai Perindo yang membuatnya yakin untuk bekerja sama. Partai berlambang kepala banteng itu juga memiliki komitmen yang sama terhadap pembangunan yang telah dilakukan Jokowi.
"Membangun suatu bangsa perlu kesinambungan tidak boleh memulai dari nol lagi, dan itulah yang nanti akan dijalankan oleh Bapak Ganjar Pranowo. Sekiranya beliau bisa menjadi presiden Republik Indonesia tahun 2024," ujar Hary.
Menurutnya, penjajakan antarpartai politik merupakan hal lumrah. Di samping itu, PDIP dipandangnya sebagai partai politik yang paling siap menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Namanya partai politik kan harus melakukan penjajakan-penjajakan dan pada akhirnya keputusan jatuh untuk bermintra kerja sama politik dengan PDI Perjuangan," ujar Hary.
Kerja sama politik antara Partai Perindo dan dan PDIP diresmikan lewat nota kesepahaman yang diteken hari ini. Modal suara hasil Pemilu 2019 yang menjadi syarat presidential threshold menjadi modal kesiapan PDIP menghadapi kontestasi nasional. "Jadi ada satu kepastian untuk kita memulai suatu perjuangan, itu yang pertama," ujar Hary.
Ganjar sendiri mengapresiasi dukungan Partai Perindo terhadapnya. Partai pimpinan Hary itu disebutnya memiliki modal penting untuk pemenangan dalam Pemilu 2024. "Tentu pekerjaannya akan ada dua, satu, pilpresnya sukses, pilegnya juga harus sukses. Maka ini paket yang musti kita kerjakan," ujar Ganjar.
"Kedua, kami terima kasih karena tentu ada pekerjaan teknis, Pak Hary. Pekerjaan teknis yang musti dilakukan terkait dengan elektoral," kata Gubernur Jawa Tengah itu.