REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penambahan pagu indikatif empat Kementerian Koordinator sebesar Rp 398,5 miliar. Adapun empat Kementerian Koordinator antara lain Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemenko Maritim dan Investasi.

Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan pihaknya menyetujui penambahan pagu anggaran terhadap seluruh Kementerian Koordinator yang berjumlah empat kementerian.

“Banggar akan memastikan bahwa keempat Menko dapat tambahan anggaran pada September ketika APBN,” ujarnya saat rapat kerja, Jumat (9/6/2023).

Adapun rinciannya saat ini pagu indikatif Kemenko Perekonomian sebesar Rp 505,8 miliar, Kemenko Polhukam sebesar Rp 320,42 miliar, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp 248 miliar, dan Kemenko Maritim dan Investasi sebesar Rp 327 miliar.

Penambahan anggaran yang disetujui, Kemenko Perekonomian sebesar Rp 40,25 miliar, Kemenko Polhukam sebesar Rp 91,96 miliar, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar sebesar Rp 189,89 miliar, dan Kemenko Maritim dan Investasi sebesar Rp 76,39 miliar.

Kemenko Perekonomian mendapatkan tambahan pagu anggaran periode 2024, sehingga total menjadi Rp 546 miliar. Pagu terbesar kementerian koordinator ini diarahkan untuk memastikan proyek strategis nasional era Presiden Jokowi rampung.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menambahkan penambahan anggaran digunakan program koordinasi dan kebijakan dan penugasan strategis yang belum terakomodir.

“Pagu anggaran total anggarannya Rp 505 miliar, kami minta tambahan Rp 40,25 miliar, sehingga seluruhnya sudah disetujui oleh Banggar sebesar Rp 546 miliar,” ucapnya.

Menurutnya penambahan anggaran tersebut akan fokus pada program ada yang terkait dengan keuangan inklusif, kemiskinan ekstrem, proyek strategis nasional serta pengembangan kawasan ekonomi khusus seperti Kawasan Batam-Bintan.  Selain itu, Airlangga menyampaikan anggaran tersebut akan digunakan perjanjian internasional, seperti joint committee on economic cooperation dan perundingan perjanjian dagang.

“Kami tentu perlu memastikan bahwa seluruh PSN selesai pada 2024 atau financial closing-nya selesai, jadi tidak ada proyek yang tertunda nanti,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika