REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta tambahan anggaran 2024 untuk menyempurnakan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko dalam rangka mencapai target realisasi investasi sebesar Rp 1.600 triliun.
"Terkait dengan perencanaan 2024, kami mendapat alokasi sebesar Rp 1,23 triliun. Target kami investasi tambah (dari) Rp 1.400 triliun bahkan 2024 itu target investasi kami mencapai Rp 1.600 triliun. Rp 1.600 triliun, pimpinan, tapi uangnya enggak tambah-tambah, pimpinan. Saya juga enggak ngerti nih, aduh udah bingung kita," kata Bahlil dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif (SBPI), pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM pada 2024 sebesar Rp 1,23 triliun dengan rincian Rp 416,14 miliar untuk program dukungan manajemen dan Rp 810,23 miliar untuk program penanaman modal.
Kementerian Investasi pun menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 875 miliar yang terdiri atas Rp 64 miliar untuk untuk program dukungan manajemen dan Rp 811 miliar untuk program penanaman modal. Dengan demikian, total usulan anggaran yang disampaikan mencapai sebesar Rp 2,1 triliun.
"Target kami 2024 untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5,3 persen rumusnya oleh Bappenas dan Kemenko adalah investasi di sektor riil, minus hulu migas dan struktur keuangan, harus Rp 1.600 triliun. Tugas saja yang dikasih, uangnya enggak dikasih. Jadi kalau enggak nyampe (target) jangan salahkan Kementerian Investasi," ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, usulan penambahan anggaran juga akan dialokasikan untuk pengembangan dan penyempurnaan OSS. Ia menyebut OSS merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan dasar untuk menyederhanakan perizinan sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja Omnibus Law.
Ia pun mengakui banyak kekurangan sistem OSS, terlebih karena anggaran pengembangannya hanya Rp 30 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan aplikasi lain, termasuk PeduliLindungi. "OSS ini dibangun hanya dengan harga Rp 30 miliar. Jadi kalau kita ibaratkan mobil, OSS ini seperti mobil Avanza yang sudah rusak tetapi diharapkan oleh publik seperti mobil Mercy. Negara kasih ke kami hanya untuk beli mobil Avanza bekas," katanya.
"Jadi kalau kalau ada kekurangannya, memang, enggak ada barang bagus itu harganya murah. Jadi kalau kita mau bagus, pimpinan, harus juga sama dikasih juga anggaran yang bagus. Tapi kalau kita sepakat untuk jalan apa adanya, enggak perlu ditambah pun enggak apa-apa," kata Bahlil lagi.
Mantan Ketua Umum Hipmi itu mengemukakan investasi merupakan hulu dari segala proses ekonomi. Ia menyebut tidak akan ada industri, perdagangan hingga pajak tanpa adanya investasi.
Oleh karena itu, ia menuntut keadilan agar sistem OSS juga bisa didukung anggaran yang mumpuni agar bisa melayani investor secara maksimal. "Kalau kita mau negara kita bagus, harus adil. Jangan mimpi, ekspektasi kita OSS ini harus bagus. Saya sudah capek juga ngomong. Harus bagus tapi untuk bikin rumah tipe 46 dikasih biaya rumah bekas tipe 17. Macam mana bisa baik itu," kata dia.
Menanggapi usulan tambahan anggaran dan kondisi sistem OSS yang dipaparkan Bahlil, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan pihaknya menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Investasi/BKPM untuk tahun anggaran sebesar Rp 875 miliar. "Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Investasi/BKPM untuk terus menyempurnakan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko untuk mempermudah para pelaku usaha," kata Hekal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika