REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden AS Joe Biden menyerukan langkah-langkah baru untuk melindungi hak dan keselamatan orang-orang LGBTQ+. Pada Sabtu (10/6/2023) Biden menjadi tuan rumah perayaan Pride Month terbesar dalam sejarah di Gedung Putih.
Biden mendesak Kongres untuk meloloskan UU Kesetaraan yang akan mengamandemen Undang-Undang Hak Sipil 1964 untuk memasukkan orientasi seksual dan identitas gender dalam perlindungan di samping ras, agama, jenis kelamin, dan asal negara. Ribuan tamu undangan berpiknik di South Lawn, Gedung Putih untuk merayakan Pride Month. Di antara tamu undangan yaitu Menteri Transportasi, Pete Buttigieg yang merupakan orang LGBTQ+ pertama dalam Kabinet. Selain itu, hadir pula Asisten Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Laksamana Rachel Levine. Dia adalah orang transgender pertama yang secara terbuka dikonfirmasi oleh Senat.
Gedung Putih juga mengundang para penyintas dari penembakan mematikan di klub malam LGTBQ+, Club Q di Colorado Springs November lalu dan klub gay, Pulse di Orlando, Florida, pada 2016. Biden mengatakan, melarang guru anak-anak untuk mendiskusikan gender atau seksualitas, serta mengusulkan atau mengesahkan undang-undang anti-gay telah menciptakan lingkungan yang mengancam orang-orang LGBTQ+.
"Ketika keluarga di seluruh negeri menghadapi keputusan yang menyiksa untuk pindah ke negara bagian yang berbeda untuk melindungi anak mereka dari undang-undang anti-LGTBQ+ yang berbahaya, kita harus bertindak. Kita perlu melawan ratusan undang-undang tidak berperasaan dan sinis yang diperkenalkan di negara bagian yang menargetkan anak-anak transgender, menakutkan keluarga dan mengkriminalkan dokter dan perawat," kata Biden.
"Undang-undang ini menyerang nilai-nilai dan kebebasan paling mendasar yang kita miliki sebagai orang Amerika," kata Biden dalam pidatonya.
Pidato Biden disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan dari para tamu undangan. Banyak yang meneriakkan "empat tahun lagi" saat Biden akan mengakhiri pidatonya, merujuk pada perpanjangan masa jabatan Biden.