REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- PBB mendesak Israel dan Lebanon menahan diri dalam merespons ketegangan yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara. Hal itu sehubungan dengan aktivitas konstruksi Israel yang ditentang warga Lebanon karena dianggap memakan lahan mereka.

"Kami mendesak para pihak untuk menggunakan mekanisme koordinasi kami secara efektif untuk mencegah kesalahpahaman dan pelanggaran serta berkontribusi untuk menjaga stabilitas di kawasan," ujar Juru Bicara United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL) Andrea Tenenti, Jumat (9/6/2023), dilaporkan National News Agency.

Dia mengungkapkan, pasukan UNIFIL telah dikerahkan ke lokasi tempat ketegangan berlangsung. “Penjaga perdamaian UNIFIL berada di lapangan untuk memastikan kelanjutan penghentian permusuhan, membangun ketenangan, dan membantu mengurangi ketegangan,” ujar Teneti.

Pada Jumat lalu, pasukan Israel menembakkan gas air mata ke arah warga Lebanon di desa perbatasan Kfarchouba dan al-Arqoub. Warga Lebanon menggelar demonstrasi menentang pekerjaan buldoser-buldoser Israel di tanah mereka. Lebanon mengerahkan tentaranya untuk mendukung aksi unjuk rasa para warganya.

Israel dan Lebanon terakhir kali terlibat dalam konflik terbuka pada 2006. Kedua negara secara resmi tetap berperang, dengan penjaga perdamaian PBB berpatroli di perbatasan darat. Pada 2020, Israel dan Lebanon sepakat melanjutkan negosiasi terkait sengketa perbatasan maritim kedua negara. Pembicaraan sempat terhenti, tapi dihidupkan kembali pada Juni tahun itu.

Pada 27 Oktober 2022 lalu, Israel dan Lebanon resmi meratifikasi perjanjian batas maritim yang dimediasi Amerika Serikat. Perjanjian itu diteken oleh mantan presiden Lebanon Michel Aoun dan mantan perdana menteri Israel Yair Lapid. Keduanya menyatakan kepuasan atas kesepakatan tersebut. Namun kala itu Aoun menegaskan bahwa kesepakatan penyelesaian batas maritim itu tidak sama dengan normalisasi hubungan dengan Israel.