REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk merapel gaji penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) DKI Jakarta yang terpotong Rp 300 ribu per bulan sejak awal tahun 2023.

Pemotongan gaji itu lantaran sistem penggajian di Pemprov DKI masih berpatokan ke upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar Rp 4,6 juta. Padahal, seharusnya PJLP mendapatkan gaji Rp 4,9 juta per bulan sesuai UMP 2023. Alhasil, selama enam bulan ini, semua PJLP kekurangan gaji Rp 300 ribu per bulan.

"Harusnya dirapel, itu kan hak. Kan pergub (peraturan gubernur) diputuskan sebelum APBD dijalankan, harus mengikuti keputusan tentang UMP," kata Gembong saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).

Menurut Gembong, permasalahan terjadinya pemotongan gaji tersebut lantaran adanya masalah pada regulasi penyusunan anggaran. Dia menyebut, Pemprov DKI Jakarta belum mengetahui angka kenaikan UMP pada 2023 sehingga masih menggunakan angka UMP 2022. Gembong memastikan, perapelan gaji bakalan dibahas dalam APBD-Perubahan 2023.