REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PKS menegaskan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan masih solid di tengah rencana pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini rencana pertemuan itu tak dipandangnya sebagai upaya untuk memecah Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
"Saya kira tidak mudah untuk balik arah, balik badan, dan seterusnya. Kalau diikuti dari pembicaraan di Tim Delapannya, saya kira tiga partai ini cukup solid," ujar Jazuli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/6/2023).
PKS sendiri mengusung politik silaturahim, sehingga pertemuan AHY dan Puan merupakan hal yang baik. Ditambah, soliditas antara elite politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 merupakan sesuatu yang menyejukkan.
"Pilihan pilpres boleh beda, pengusungan boleh beda, tetapi bukan berarti harus berpecah belah antara elemen bangsa ini. Tidak harus bermusuhan, saya kira ini yang harus dicatat," ujar Jazuli.
Diketahui, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto sudah bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya. Pertemuan terjadi pada Ahad (11/6/2023) sore di sebuah restoran di Jakarta.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menyampaikan bahwa pertemuan tersebut berlangsung hangat. Hasto sendiri didampingi oleh Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto.
"Dipertemuan tadi dibahas untuk mengatur waktu yang pas kapan mas AHY dan Mbak Puan bertemu sambil mencocokkan jadwal masing-masing," ujar Jansen kepada wartawan, Senin (12/6/2023).
Di samping itu, PDIP sendiri memahami posisi Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Termasuk dalam pengusungan Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).
Partai Demokrat juga menghargai PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Selain Pemilu 2024, persoalan kebangsaan juga dibahas dalam pertemuan itu.
"Jadi bukan sekadar membahas soal pilpres semata walau tidak dapat dihindari momennya sekarang itu," ujar Jansen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika